Kasus covid-19 kembali memecahkan rekor kemarin (10/9/2020). Secara Nasional kenaikan kasus harian kemarin mencapai 3.861 kasus.
Hal ini seolah membenarkan langkah yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Seharusnya, apa yang dilakukan Pemprov DKI ini bisa dijadikan sebagai acuan. Pemerintah daerah lain harus bisa mengeluarkan langkah nyata, tegas dan terarah untuk penanganan covid-19 ini.
PSBB dan Relevansinya
Yang menjadi tugas berat sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa kembali diyakinkan untuk melakukan PSBB. Kondisinya adalah masyarakat sudah begitu terbiasa dengan PSBB transisi. Secara psikologis, masyarakat lebih berpikir nyaman (kalau tidak mau dibilang tidak peduli) saat ini.
Coba kita perhatikan, dimana-mana kerumunan massa masih terjadi, protokol kesehatan tak digubris lagi, pelan-pelan masyarakat melupakan kata transisi/kenormalan baru dan berubah menjadi kenormalan.
Tak bisa dipungkiri corona masih ada. Data statistik menunjukkan ini. Ya, data memang bisa salah, tapi realita mendukung kebenaran data tersebut. Realita tidak bisa ditutupi, dan realita tidak akan membohongi data. Setidaknya itu yang saya rasakan. Itulah yang membuat mengapa PSBB penting dilakukan.
Menurut saya relevansi PSBB baru bisa dirasakan jika ada kampanye pergerakan bersama yang terencana, masif dan terpusat. Sudah tentunya ini membutuhkan peran aktif pemerintah pusat. Jika hanya pemerintah provinsi, efeknya tidak akan banyak terasa dan tidak akan relevan untuk menanggulangi masalah.
Semua jajaran pemerintah harus memiliki visi yang sama dan juga bergerak dengan misi yang sama. Penanganan covid-19 tidak akan berbuah jika hanya mengandalkan kinerja satuan tugas (satgas) covid-19.
Ya, sekarang keadaan begitu darurat. Bahkan Pak Anies mengatakan keadaan saat ini lebih berbahaya dari sebelumnya.
Pesan Kepada Masyarakat
Ilustrasi PSBB (Dok Humas Jabar via kompas.com)