Mari kita cermati dan sedikit kupas pernyataan seorang wakil rakyat yang terhormat ketika menilai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi (menjadi imam salat) dalam kunjungannya ke Afghanistan. Kunjungan dalam rangka menjalankan fungsi kenegaraan, bukan kunjungan bersifat pribadi atau keluaraga.
"Kalau imam salat kan biasa yah, presiden seharusnya imam dari rakyat Indonesia membawa apa yang diharapkan. Kalau jadi imam bagus-bagus aja. Saya kira itu pencitraan yang bagus lah."
Demikian pernyataan Fadli Zon ketika ditanya wartawan mengenai Jokowi menjadi imam salat di sela-sela kunjungannya ke Afghanistan baru-baru ini seperti yang diberitakan Kompas, Selasa (30/1/2018) . Tanggapan di atas menurut sebagian netizen bernada nyinyir dan tidak sepantasnya diungkapkan dalam mengkritisi apa yang dilakukan Jokowi.
Membaca kunjungan Jokowi ke Afganistan harus didudukkan sebagai peristiwa resmi seorang Presiden dalam rangka kunjungan kenegaraan. Setiap respons dan reaksi pun mestinya didudukkan dan dibingkai dalam kerangka kebijakan bukan dalam bingkai pribadi.
Opini ini bukan merupakan sebuah pembelaan, tetapi sekedar menyuarakan pandangan lain mengenai fenomena "saling serang" secara terselubung menurut persepsi rakyat biasa (saya), terhadap beberapa tokoh politik di negeri ini. Tujuannya adalah dalam rangka mencoba bersikap kritis dalam definisi yang biasa-biasa saja.
Miris rasanya melihat dan mendengar ungkapan dan respons seorang Wakil Rakyat berkata nyinyir seperti itu. Padahal rakyat sendiri tentu tidak merasa terwakili dengan ungkapan-ungkapan bernada sinis dari seorang wakilnya.
Apakah seperti itu tugas seharusnya seorang wakil rakyat? Apakah itu sikap yang mendidik rakyat untuk berpolitik santun dan etis di negeri ini? Apakah memang benar konstituen rakyat yang memilihnya dahulu menitipkan sikap kritis dalam hal-hal yang menyangkut tindakan pribadi seseorang?
Sikap Santun Oposisi dalam Berpolitik
Mari kita mengacu ke definisi oposisi yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh rakyat. KBBI mengatakan bahwa oposisi adalah:
"Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa".
Jika dalam sistem dan tata negara kita ada kelompok yang meneguhkan diri sebagai oposisi, maka sikap tersebut sebenarnya juga berada dalam ruang-ruang publik dan kebijakan. Ruang di mana penguasa menjalankan perannya sebagai kelompok yang mengendalikan kekuasaan di negeri ini. Ruang itulah yang menjadi tempat untuk oposisi untuk mengkritisi dan mengevaluasi.