Ini Dia (Calon) Menkeu Pengganti Sri Mulyani

[caption id="attachment_56587" align="alignright" width="298" caption="Menteri Keuangan Sri Mulyani/Admin (Dhoni Setiawan/KOMPAS.com"][/caption] Kabar akan adanya pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat mengejutkan publik Indonesia kemarin sore (18/1), salah satunya menimpa Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratika. Dia terlihat terkejut dengan rumor adanya kesepakatan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bila rumor itu benar, PDI Perjuangan menganggap hal itu menjadi bagian dari prakondisi menjelang evaluasi koalisi pemerintahan SBY. (lihat) Namun isu tersebut langsung dibantah orang dekat Aburizal Bakrie, Lalu Mara saat dikonfirmasi okezone, Senin (18/1/2009). "Itu berita Bohong!" katanya. Sebelumnya, seorang elite Partai Golkar menyebutkan, ada kesepakatan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melengserkan Sri Mulyani. Bahkan disebutkan juga, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu akan menggantikan Sri Mulyani. Padahal pekan lalu, Anggito batal dilantik menjadi Wakil Menkeu. Sumber lain menyebutkan Anggito dinilai dekat dengan Ical dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Disebutkan juga, Presiden SBY kecewa atas keputusan Sri Mulyani menyetujui dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. (lihat) Namanya isu, boleh dipercaya atau tidak, yang jelas berita panas ini telah menggelinding ke masyarakat dan para pelaku usaha, termasuk bursa saham tentunya. Bila isu itu dibiarkan, kekhawatiran akan menurunnya perekonomian Indonesia pasca gonjang-ganjing pencopotan tersebut bisa saja terjadi, mengingat pasar saham dan bursa komoditas sangat sensitif terhadap isu politik. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak laik disalahkan atas kasus Bank Century. Alasannya kondisi kritis seperti ini dan keputusan seorang menteri seharusnya merupakan tanggung jawab dari Presiden. Pernyataan ini disampaikan pengamat ekonomi, Aviliani dalam dialog bersama Metro TV di Jakarta, Senin (18/1). "Jika Presiden menyatakan bertanggung jawab bahkan sebelum pansus (panitia khusus) terbentuk, permasalahan ini tidak akan melebar kemana-mana," kata Aviliani. Memang, kata Aviliani, kasus ini telah berkecambah ke berbagai lapisan. Baik itu menteri maupun pihak lain yang terkait. Menanggapi kabar pencopotan Sri Mulyani, menurut Aviliani, hal tersebut tidak bagus untuk pemerintahan ini. Menurut Aviliani, pertanyaan pansus Century pun terlalu meluas dan tidak substansial. "Sebab, sebenarnya ada dua hal yang menjadi acuan sebelum pansus terbentuk, yakni terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan aliran dana Rp 6,7 triliun," ucap Aviliani. (lihat) Sebagaimana kita ketahui, Aviliani adalah pakar ekonomi dan perbankan yang sering berseberangan dengan pemerintah. Namun, untuk kasus bailout Bank Century, dia sepakat dan mendukung kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, penutupan Bank Century hanya akan menjadi awal munculnya krisis kepercayaan di masyarakat. Sebab, nasabah Bank Century juga banyak yang menginvestasikan dananya di bank lain. "Jadi bila Century ditutup, bukan tak mungkin para nasabah itu juga akan mengambil dananya dari bank lain karena ketakutan", tukasnya. Aviliani berangapan kehebohan kasus Bank Century telah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Kasus ini menjadi senjata untuk berperang bagi para elit politik yang intinya ingin merebut kekuasaan. "Masalah Bank Century harusnya dibahas melalui pendekatan ekonomi, bukan politik," tambahnya. Pernyataan Aviliani ini diamini oleh Christianto Wibisono, Chairman Global Nexus Institute (GNI). Selain itu ia menambahkan, pemerintah dan DPR perlu membentuk Tim Pemulihan Asset Publik (TPAP) untuk mengatasi kemelut Bank Century, yang saat ini sudah mengganggu iklim perekonomian, sosial dan politik di Tanah Air. Tim tersebut nantinya bekerja untuk mempersiapkan Perppu baru tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terulangnya kemelut sejenis. (lihat) Ketika para ahli di bidangnya sudah berbicara tanpa kepentingan politik, susah bagi kita untuk mendebatnya, kecuali jika unsur sentimen politik telah menggurita dalam otak kita. Sesuatu yang akan mengurangi rasa obyektifitas kita tentunya. Hanya akan menghasilkan debit kusir tak berujung, kasihan kudanya. Berbicara tentang pendapat pakar ekonomi, dalam hal ini Aviliani, kita tentu akan bertanya, "Siapa sih dia, berani-beraninya ngomong seperti itu?" Mari kita simak profil Aviliani yang saya olah dari berbagai sumber. Aviliani, SE, M.Si Dia lahir di kota Malang, Jawa Timur, 14 Desember 1961 (48 tahun lewat sedikit), penampilannya sering menghiasi media massa sebagai ekonom Indonesian Development of Economics and Finance (Indef). Beragama Islam, tinggal di Apartemen Permata Eksekutif V II Jl. Pos Pengumben Jakarta Barat. Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi (Manajemen), Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 1985 dan lulus S2 Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial (Administrasi Negara) Universitas Indonesia Jakarta tahun 1995. Pengalaman Kerja :

• Ketua Jurusan Manajemen Univ. Paramadina, Juni 2002 - sekarang
• Peneliti UI, INDEF 1995 - sekarang
• Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Februari 2003 - sekarang
• Host (Pemandu Acara) ‘Morning and Talks' di SMART FM, Agustus 2003 - Sekarang
• Host (Pemandu Acara) ‘Todays Dialogue' Metro TV, Januari 2003
• Host (Pemandu Acara) ‘Economic Recovery' Metro TV, Maret - Desember 2003
• Moderator Talk Show di ANTEVE 1999 - 2003
• Pembantu Ketua II STIE Perbanas 2000 - April 2002
• Dosen / Peneliti STIE Perbanas 1989 - April 2002
• Wakil Direktur Penelitian dan Pengabdian STIE Perbanas 1997-1999
• Wakil Direktur Pengembangan Bisnis INDEF 1997 -1999
• Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan
• Sebagai Associate Consultant PT REDECON (Resource Development Consultants) Jakarta 2002
• Staf Ahli KLH pada Studi Kelayakan Pelaksanaan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Pinjaman Lunak JBIC / PAE 2002

Pengalaman Organisasi :

• Sekretaris Umum Konsorsium Lembaga Pengabdian PTS se-Indonesia 2000 - sekarang
• Pengurus Beasiswa Pelajar Indonesia - Jepang (PPKIJ) 1993 - 1998
• Bendahara Senat mahasiswa di Univ. Atmajaya

Sebagian Karya-karyanya :

1) Artikel

• Urgensi Pencabutan Penjaminan Simpanan Perbankan - Kolom Majalah Jurnal, Edisi Agustus 2002
• Bank Danamon dan Dilema Divestasinya - Kolom Majalah Jurnal, Edisi Juli 2002
• Kontroversi Right Isuue BII - Kolom Majalah Jurnal, Edisi Juni 2002
• BPPN Versus Debitor - Kolom Majalah Forum, 18 Juli 1999
• Mampukah Bank Mandiri menjadi Megabank - Majalah Swa, September 1999
• Mampukah Bank-bank Bertahan? - Koran Republika, November 2001
• Kredit Kecil dan Rekapitalisasi - Media Indonesia, 18 September 2001
• Indikator Ekonomi, Keuangan & Perbankan - Jurnal Keuangan Perbankan STIE Perbanas, Vol.2, No.1, April 1999
• Strategi Merger Bank di Indonesia - Jurnal Keuangan & Perbankan STIE Perbanas, Vol.I, No.1, September 1998
• Dan berbagai tanggapan dan artikel di surat kabar dan majalah lain.

2) Buku

• Buku Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia 2002 "Antisipasi Dunia Usaha Menghadapi Resesi Global" - INDEF. ISBN: 979-95494-8-5
• Buku Prospek Ekonomi & Bisnis Indonesia, 2001 - INDEF
• Buku Paradigma Baru Lembaga Keuangan Mikro Simpedes - Kupedes, 1999. ISBN: 979-95494-3-4
• Buku Neraca Pembayaran, 1998. ISBN: 979-95241-3-X
• Buku Otonomi Daerah "Ekonomi Daerah", diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2001
• Buku Otonomi Daerah "Keuangan Pusat Daerah" diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Tahun 2001

3) Penelitian

• Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Perilaku Manajerial Perbankan di Indonesia. Tahun 1995;
• Penyusunan dan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Serta Penetapan Kapasitas Daerah. Bekerjasama antara Laboratorium Sosiologi FISIP UI dengan Ditjen Otonomi Daerah- Departemen Dalam Negeri. Tahun 2001;
• Kajian Pembentukan Wilayah Kabupaten Baru di Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo. Bekerjasama antara Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Otonomi Daerah (LP2OD) PAUIS Universitas Indonesia dengan Departemen Dalam Negeri. Tahun 2002;
• Dan belasan penelitian lainnya.

4) Training / Kursus

• Sebagai Moderator Diskusi Panel Bedah Buku "Perekonomian Indonesia Tahun 3004: Prospek dan Kebijakan" tanggal 8 Desember 2003, di Gd Bappenas, Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan;
• Sebagai Pembicara dalam Rapat Pendahuluan Penuyusunan Anggaran dan Belanja Kospin JASA Tahun 2004 - dengan tema "Prediksi perekonomian dan Keuangan Tahun 2004" tanggal 13-14 Nopember 2003, diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinkam JASA PEKALONGAN;
• Sebagai Pembicara dalam Diskusi Terbatas - Reformasi Perpajakan: Keuntungan Bagi Masyarakat - dengan tema ‘Pajak Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Bangsa' tanggal 4 September 2003 di Graha Niaga Jakarta, diselenggarakan oleh Intermatrix Communications
• Sebagai Narasumber dalam Dialog Terbuka dengan tema "Analisa Kritis Terhadap APBN 2004" tanggal 1 September 2003 di Hotel Indonesia, Jakarta, Diselenggarakan oleh Masyarakat Profesional Madani;
• Sebagai Pembicara pada Seminar Ekonomi dengan tema "Blanket Guarantee dan Permasalahan Perbankan" tanggal 7 Agustus 2003 di Intercontinental Hotel Jakarta, Diselenggarakan oleh Majalah Capital;
• Sebagai pembicara pada Semiloka Nasional "Langkah Konkrit Penyelesaian BLBI" tanggal 19 Mei 2003 di Hotel Bidakara Jakarta. Diselenggarakan oleh IBII - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi);
• Sebagai pembicara pada Orasi Wisuda STIE Muhammadiyah dengan tema: "Sistem Ekonomi Islam dan Pemulihan Sektor Riel" tanggal 2 Agustus 2003 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Diselenggarakan oleh STIE Muhammadiyah;
• Sebagai Pembicara pada acara Kuliah Perdana mengenai Relevansi Tender BCA dalam Perspektif Ekonomi & Moment, yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa STAN di Gedung B Kampus STAN, 11 Maret 2002;
• Dan puluhan training / kursus lainnya.

Lebih lengkapnya lihat di www.indef.or.id/xplod/upload/res/CV_-_Ibu_Aviliani%5B1%5D.PDF atau googling dengan kata kunci "profil Aviliani". Maaf, hobi saya memang berandai-andai, jadi sesuai keterbatasan saya, ulasan di bawah ini tidak ada hubungannya dengan prediksi apalagi ramalan, hanya perkiraan pribadi. Saya kira biodata yang belum lengkap di atas cukup menggambarkan kapabilitas dan pengalaman Aviliani di bidang ekonomi dan perbankan, mirip dengan kiprah Sri Mulyani Inderawati sebelum menduduki jabatan publik atau Menteri Keuangan sekarang ini. Jika skenario Aburizal Bakrie dan SBY benar-benar terjadi dengan memecat Sri Mulyani, yang menurut media akan dilakukan bulan Februari nanti, saya kira publik akan merespon negatif, terutama market. Akan ada banyak arus pertentangan sekaligus membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tujuan dibentuknya Pansus Century hanyalah untuk mendongkel posisi Menkeu saat ini yang memang membuat gerah banyak koruptor dan pengusaha hitam seperti Aburizal Bakrie, seperti yang pernah saya ulas di tulisan Review Posisi Kekayaan Bakrie 2007-2009 dan Ramalan 2010. Memang benar urusan pecat-memecat adalah hak prerogratif presiden, namun jika itu benar-benar terjadi, akan muncul penilaian publik bahwa telah terjadi penzaliman terhadap Sri Mulyani yang notabene hanyalah pembantu presiden ketika bailout Cank Century dilakukan, mengapa bukan presiden sendiri yang bertanggung jawab atau wakil presiden sebagai pejabat ad interim (pjs)? Benarkah adagium yang mengatakan kopral selalu yang disalahkan, bukan sang jenderal? Kasus penzaliman itu mirip kejadian masa Presiden Megawati dulu yang berujung pada pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menkopolkam atau pembantu Megawati. Kebetulan yang betul-betul jika nanti, Presiden SBY akan menerima ‘karma'-nya. Di mana popularitas Sri Mulyani akan naik dan mengantarnya ke kursi RI-1 atau kursi RI-2 bersanding dengan Sjafrie Sjamsoeddin seperti perkiraan saya pada tulisan Jenderal Ganteng Itu (Calon) Presiden 2014. [caption id="attachment_56575" align="alignright" width="217" caption="Sri Mulyani Inderawati, Menkeu RI saat ini (foto google)"][/caption] Kita tunggu saja keputusan Presiden SBY nanti, apakah dirinya akan menuruti Aburizal Bakrie demi mengamankan posisinya hingga akhir masa jabatan atau mempertahankan posisi Menkeu pada Sri Mulyani Inderawati demi nama baik Indonesia di mata dunia? Hanya SBY dan Tuhannya yang tahu. Jika Sri Mulyani jadi dicopot, saya kira Aviliani adalah orang yang tepat mengganti posisinya. Keduanya sangat mirip jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Sama-sama berasal dari professional (penting untuk kesan politis), sama-sama perempuan (penting untuk keterwakilan gender dalam kabinet), sama-sama pakar ekonomi, sama-sama berkaca-mata, atau mungkin sama-sama cantiknya, sekedar menyegarkan suasana saat sidang kabinet. Masih ada lagi, yaitu sama-sama akrab disapa Mbak Ani. Kalau ditanya calon lain semisal Fuad Bawazir, Rizal Ramli, atau Kwik Kian Gie, saya langsung jawab tidak, beberapa waktu lalu, mereka sudah terbukti gagal mengangkat kejayaan perekonomian nasional, jangankan tingkat regional atau negara, memperbaiki departemennya saja mereka belum sanggup. Apalagi mereka terkooptasi dunia politik, sesuatu yang haram untuk memasuki Departemen Keuangan yang bergelimang uang negara. Oleh karena itu, mari kita berikan dukungan kepada generasi muda yang cerdas dan berintegritas sepadan dengan Menteri Keuangan sekarang ini. [caption id="" align="alignleft" width="159" caption="Aviliani, ekonom Indef (foto google)"][/caption] Jangan lupa, seandainya Sri Mulyani diturunkan dan diganti Aviliani, tidak menutup kemungkinan dia akan naik ke posisi puncak politik nasional pada tahun 2014, entah sebagai presiden maupun wakil presiden, karena faktor simpati publik. Jika itu terjadi, akan tamatlah riwayat Aburizal Bakrie karena Sri Mulyani bisa saja memerintahkan Kapolri suatu saat nanti untuk menangkapnya terkait kasus pengemplangan pajak Bakrie Grup dan penggembosan APBN terkait status bencana alam Lumpur Lapindo. Hal serupa yang menimpa Robert Tantular saat ditangkap polisi karena perintah wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla dan divonis empat tahun oleh Pengadilan Tipikor. Masalah mengintervensi hukum itu urusan belakangan, toh perintah Jusuf Kalla itu tidak ada yang meributkan sampai sekarang. Semoga SBY dan Ical tidak membuat blunder nasional...demi Indonesia yang lebih baik!