Ada dua hal selama ini menjadi kebanggaan yang sering diungkapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Dr.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,Msi,MH (SYL) dalam setiap kesempatan berbicara di hadapan publik.
[caption id="attachment_154028" align="alignright" width="300" caption="Gubernur Sulsel, DR.H.Syahrul Yasin Limpo,SH,MSi,MH/Ft: Mahaji Noesa"][/caption]
Pertama, mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan mengalami peningkatan cukup signifikan melebihi 8 persen, atau di atas angka pertumbuhan ekonomi rata-rata secara nasional.
Kebanggaan kedua, telah diterimanya sejumlah piagam dan penghargaan dari berbagai pihak atas nama prestasi yang dicapai dalam berbagai bidang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan maupun urusan kemasyarakatan selama kepemimpinan SYL yang dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 2008.
Sampai akhir tahun 2011, disebut-sebut sudah hampir 100 penghargaan diterima atas prestasi Pemprov Sulawesi Selatan berasal dari pemerintah pusat maupun penghargaan-penghargaan dari lembaga berskala nasional maupun internasional. Termasuk sejumlah penghargaan pemecahan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MuRI). Di antaranya rekor terjun payung membawa pita terpanjang di Pantai Losari Makassar yang disponsori oleh Pemprov Sulawesi Selatan.
Akan tetapi, kedua kebanggaan tersebut kemudian dipertanyakan banyak pihak, setelah di awal tahun 2012 media massa menyiarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa hanya ada 16 provinsi di Indonesia yang tingkat penurunan kemiskinan penduduknya melampaui penurunan angka kemiskinan secara nasional selama lima tahun terakhir, yaitu rata-rata 5,26 persen. Tetapi didalamnya tidak termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini didengung-dengungkan mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata secara nasional.
Ke-16 provinsi yang mengalami angka penurunan kemiskinan secara signifikan tersebut, masing-masing, Provinsi Nangngroe Aceh Darussalam (NAD), Bengkulu, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke-33 paling bungsu di Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004.
Dua provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku mencatat angka tertinggi penurunan kemiskinan selama lima tahun terakhir di Indonesia yakni di atas 10 persen.
Tidak masuknya Provinsi Sulawesi Selatan dalam 16 provinsi teratas dalam hal penurunan angka kemiskinan, menimbulkan sejumlah tanya dari berbagai pihak. Terutama dikaitkan dengan tidak adanya korelasi penurunan angka kemiskinan dengan capaian angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan mengalami pertumbuhan pesat di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata secara nasional.
Demikian pula pertanyaan lain kemudian muncul dikaitkan dengan jumlah tabungan di perbankan Sulawesi Selatan sekitar Rp 39 triliun sampai akhir tahun 2011 yang juga sering dibanggakan sebagai tabungan milik warga Sulawesi Selatan. Dijadikan sebagai salah satu contoh dari apa yang sering disebut-sebut dampak positif dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
‘’Jika kondisi warga miskin terus meningkat, lantas tabungan itu milik warga Sulawesi Selatan yang mana,’’ tanya banyak pihak.
Pertanyaan kian menjadi bersayap-sayap. Apalagi setelah Celebes TV – sebuah stasion televisi lokal di Makassar menyiarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan bahwa sampai triwulan III tahun 2011, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 10,29 persen yaitu mencapai 835.000 jiwa.
‘’Jika penduduk miskin di daerah ini justru mengalami peningkatan, maka juga perlu dipertanyakan kemanfaatan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hampir mencapai Rp 17 triliun disalurkan di Sulawesi Selatan selama tahun 2011,’’ kata Muh.Ilyas, seorang pemilik kios barang campuran di Pasar Terong, Kota Makassar.
Mengenai terjadinya peningkatan angka kemiskinan tahun 2011 di Sulawesi Selatan, Gubernur H.Syahrul Yasin Limpo menyatakan sangsi terhadap kebenaran data dari BPS tersebut. ‘’Tidak benar data itu. Selama ini peningkatan ekonomi kita cukup baik, kita juga punya data,’’ katanya kepada wartawan di Makassar.
[caption id="attachment_154029" align="alignright" width="384" caption="Gubernur H.Syahrul Yasin Limpo usai mengikuti peringatan Hari Habitat Nasional 2011 yang dipusatkan di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar/Ft:Mahaji Noesa"]
13259395421790843289
[/caption]Namun Rahman, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Kota Makassar justru menyatakan perlu mempertanyakan cara penghitungan jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pihak BPS yang disebut hanya sekitar 835.000 jiwa. ‘’Jumlah itu terlalu sedikit,’’ katanya.
Alasannya, di Kabupaten Wajo – salah satu kabupaten andalan penghasil pangan juga sebagai daerah industri sutera dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong cukup baik dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, jumlah penduduk miskinnya masih mencapai 15.000 Kepala Keluarga (KK). Artinya, jika tiap KK terdiri rata-rata 5 jiwa (panca warga) maka secara keseluruhan masih tidak kurang dari 75.000 jiwa penduduk miskin yang ada di Kabupaten Wajo, saat ini.
‘’Dengan asumsi seperti itu, melihat kondisi di 23 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang kondisi pertumbuhan ekonominya tidak lebih baik dari Kabupaten Wajo, maka jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan saat ini masih melebihi 1 juta jiwa,’’ tambah Rahman beragumentasi.
Menurut paparan pihak BPS Pusat, secara nasional terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam tahun 2011 (pencacatan untuk periode Maret September 2011). Di seluruh Pulau Sulawesi yang terbagi atas 6 provinsi (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan) saat ini secara keseluruhan masih terdapat2,15 juta jiwa penduduk miskin. Artinya, sebagian besar penduduk miskin di Pulau Sulawesi saat ini masih terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah…hal ini tentunya amat buruk untuk dibanggakan.