Jangan Ikuti Syahrini, Maju Mundur Tetap Cantik

Bedanya kacamata politik  yang elastis dengan matematik  yang statis,kebijakan  itupun juga produk politik,wajar kalo mulur mungkret. Dalam kamusnya tidak ada yang tidak mungkin,tidak mengenal pamali,termasuk masalah pendidikan yang urgen ini. Jangan tanya apa alasannya,wacana moratorium Ujian Nasional (UN) yang sempat digulirkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy,eh, justru dianulir sendiri oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, dalam hal ini Wapres Jusuf Kalla pada Rabu malam lalu (/12). Padahal, dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud beberapa waktu lalu, hampir semua fraksi di DPR RI setuju akan moratorium UN. Yang perlu kita cari tahu ada apa dibalik ini,pasca dianulirnya wacana moratorium UN oleh pemerintah, hingga saat ini Komisi X DPR RI belum lagi bertemu Mendikbud untukmembahas itu. 

 

yang pasti "Sebetulnya Komisi X belum melaksanakan rapat kerja terkait pembatalan moratorium UN," aku Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati di Jakarta, RMOLKamis (22/12) .Sangat disayangkan jika ,suatu kebijakan hanya setengah matang,sementara yang menanti di bawah ini semua sudah ketar ketir.termasuk tiap sekolah yang akan mengikutinya. Pengadaan sarana komputer tiap sekolah  sebanyak itu bukan persoalan sepele. Ada sekolah yang dengan spekulasi sudah mengadakan komputer sebanyak tiga  ruang kelas ,yang disulap jadi gudang,totalnya menyesuaikan peserta UNBK. Mau diapakan jika  pengadaan  alat baru ini sia-sia  karena  kebijakan berubah.  Sejumlah ratusan komputer mau dilelang? Jika UNBK dibatalkan apakah pembeliannya juga boleh dibatalka?,barang bisa  dikembalikan ke toko? ini  potensial problem  , silakan dicroschek  ke lapangan melihat kondisi ini.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku dirinya bisa menangkap substansi dari alasan pemerintah membatalkan moratorium UN.

Beruntunglah bagi sekolah  yang sudah mempersiapkan sarana,namun bagi yang belum sempat karena masih wait and see kepastian pusat,tentu akan terkaget,mungkinkah secepat ini bisa mengadakan komputer sebanyak itu,sesuai jumlah peserta UNBK? Sangat tidak rasional jika harus mengejar persyaratan ini.Pengadaan komputer sebanyak ini bukan  sim salabim,abakadabra,langsung ada

Persoalannya 1)Kenapa kalau mau bikin  kebijakan,sosialisasinya terlalu mepet,sehingga mempersulit perencanan dan anggaran sekolah.2) Kenapa dalam sekejap ada perubahan kebijakan.Bukankah kebijakan harus tegas dan baku,supaya mudah diikuti. ...jangan ikuti syahrini maju mundur tetap cantik...