Sidak Rizal Ramli Bersama Mentri KKP di Proyek Reklamasi Yang terhenti (tempo)
Betapa bahagianya rakyat ini, jika negeri ini dipimpin oleh para pemangku rezim yang bijak bestari.Yang lebih memihak wong cilik dari pada membela kaum pengusaha terus terusan. Dari berbagai aksi yang ditunjukkan pejabat pemerintah selama ini,sudah menunjukkan arah yang bagus yakni kedaulatan ada ditangan rakyat senantiasa dijunjung tinggi. Kali ini focus kita sedang menyoroti fenomena reklamasi Pantai jakarta yang fenomenal ini.
Sebelumnya ,isu kelautan selama ini selalu identik dengan Ibu Susi,dengan programnya yang mampu menggebrak nyali para nelayan asing pencuri ikan lautan RI menjadi ketar ketir dibuatnya. Memang hasilnya sudah bisa terbukti, dimana era sebelumnya surga laut kita menjadi bancakan para prompak asing,yang mentradisi. Kini terbebas menjadi seratus persen milik ibu pertiwi,dan hasil tangkapanpun bertambah,sebaliknya cukong asing meringis uring uringan menuju gulung tikar.
Mungkin orang awam akan terbelalak,ternyata selain Ibu Susi,kini urusan kelautan masih ada lagi yang mbaurekso bahkan dialah yang kini mandegani kebijakan kelautan yang lebih spesifik. Rizal Ramli,pendatang baru kabinet Kerja Jokowi.Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mulai terbukti menunjukkan prestasi kerja yang baik merakyat, lebih memihak rakyat pada situasi apapun.
Alasan inilah kenapa Rizal Ramli dipandang lebih powerable dan mumpuni mengimplemementasikan kebijakan kelautan yang menjadi visi Kemaritiman yang selama ini Jokowi bangun. Maka setiap langkah kebijakannya yang di buat bersama menteri KKP ,Ibu Susi selalu identik dan menjadi tolok ukur keberhasilan visi Jokowi ,sebaliknya setiap kegagalannya membagun misi ini akan berimbas pada bayang bayang Jokowi selaku pemegang kuasa presidensiil.
Masalah Reklamasi Pantai Jakarta,Sebetulnya sudah kadaluwarsa,karena sekarang ini justru tahapannya adalah operasional bukan lagi berpolemik mengotak - atik kembali dasar hukumnya. Yang penting ada kemauan koordinasi nyata ,keterbukaan,Gubernur pemangku wilayah dengan pejabat kementrian yang membidanginya supaya selalu selaras seiring harmonis dalam kebijakannya.
Sehingga akan mudah diikuti oleh bawahannya dan rakyat.Sehingga setiap kebijakannya tidak saling tumpang tindih dan bertentangan seperti yang sudah diperlihathan ke publik sebelumnya.Kondisi ini tentu sangat membebani Jokowi,karena jika pemangku kebijakan dibawahnya tidak bisa mampu menerjemahkan visi kemaritiman yang diembannya,hanya akan berantakan dan kedodoran. Jadi inilah yang menjadi PR besar jokowi selama ini yakni mensukseskan visi kemaritiman dengan dukungan kerja yang kompak seiring sejalan dan profesional oleh setiap pembantunnya.
Kebijakan pemberhentian proyek reklamasi jakarta, yang berujung pengambil alihan manajeman adalah sangat tepat .Merupakan bukti,bahwa manajemen kerja reklamasi dinilai,masih jauh dari harapan.Semua itu perlu dibenahi kembali.Mestinya keadaan ini tidak perlu terjadi,logikanya yang namanya pekerjaan proyek fisik tentu sudah menggunakan analisa networking yang tidak boleh terganggu oleh apapun kecuali hal paling urgen. Karena setiap fase yang berhenti akan berdampak nyata bagi tahapan yang lain. Berarti distopnya proyek ini memang terdapat mengandung keganjilan.
Maka begitu pentingnya peran koordinasi untuk menyelaraskan kerja. Sebaliknya jika tidak mawas diri akan berakibat tindakan ceroboh,inilah yang kita lihat pada manajemen proyek reklamasi selama ini yang menemukan beberapa keganjilan .Maka sangat tepat jika akhirnya proyek ini dihentikan sementara,namun sebetulnya sekaligus untuk diambil pelajaran penting bahwa yang namanya koordinasi adalah sangat penting.
Jika Ahok banyak memahami Jokowi,tentu tidak akan terjadi tragedi semacam ini,apalagi memahami apa yang menjadi sorotan jokowi,yang selalu peduli wong cilik. Mestinya Ahok mengerti setiap langkah kebijakannya harus bisa membedakan era baru adanya revolusi mental aplikasinya bahwa pembangunan proyek reklamasi tetap peduli “ wong cilik “ bahkan menempatkan pada posisi yang dimuliakan diuntungkan, mencontoh seperti model Singapura ,tidak seperti yang kerap terjadi di ibukota selama ini,setiap pembangunan hanya diperuntukkan segelintir orang saja .Akan dikemanakan nelayan kita? nelayan adalah pilar poros maritim ,visi Jokowi,menghardik nelayan kita berarti melawan titah...
Mestinya ahok memahami,Kebijakan Jokowi, jika dibreakdown ke bawah akan menjadi kebijakan Menko Kemaritiman,maka apa yang dilakukan oleh Rizal Ramli ,Mentri Susi adalah cerminan kebijakan Jokowi juga,sebaliknya jika menentang kebijakannya otomatis,disebut makar apapun alasannya.