Akan Jelas, Liga Indonesia Kembali tak Bisa Bergulir, Setelah Jokowi Membuka Piala Kemerdekaan

Jika benar, Presden Joko Widodo hadir dan membuka Turnamen Piala Kemerdekaan, artinya Presiden tetap komit dan mendukung Tim Transisi. Sebaliknya, presiden juga dinilai tetap teguh membekukan PSSI. Efek lebih jauh dari keadaan ini adalah QNB League tahun 2015-2016 akan kembali gagal digelar.

Apa alasannya?

Alasannya, polri tak akan meberikan izin kegiatan yang dilakukan PSSI yang sudah dibekukan pemerintah. Saat ini Polri berada dibawah komando Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengganti pejabat Polri yang tidak loyal. Perintah Presiden akan dijalankan polri, terbukti saat ini kasus bongkar muat Tanjung Priok terkuak lantaran Presiden memerintahkan untuk membongkar apa yang terjadi di sana.

Polri loyal kepda pemimpin dengan integritas yang sangat tinngi seperti Jokowi. Jokowi Tak memiliki kendala apa pun karena dalam menjalankan pemerintahan beliau tak memiliki kepentingan tertentu selain menjalankan kebenaran. PSSI dibekukan karena selain aspirasi masyarakat, juga untuk memutus mata rantai mafia yang begitu sulit di basmi oleh presden-presiden sebelumnya. Itulah satu-satunya cara.

Artinya, saat Pak Jokowi berada di belakang Tim Transisi, PSSI tak lagi memiliki tempat. Mau minta izin ke siapa? POLRI JELAS TAK BERANI MEMBANGKANG PERINTAH PRESIdEN. Jadinya benar tuh, klub-klub meragukan terselenggaranya kompetisi selama pihak pengelola liga belum memiliki izin penyelenggaraan dari pihak berwenang.

Kemenpora sudah memberikan sinyal untuk melarang kegiatan yang dilakukan PSSI. Kemenangan PSSI di PTUN tidak berpengaruh.

Kalau PSSI mau merapat kepada Kemenpora barangkali ceritanya akan lain. Dalam hal ini, silakan kuat-kuatan. Apakah PSSI akan terus puasa tanpa kegiatan?

Jika demikain, baguslah sepak bola tidak bergulir agar para mafia tahu sedang berhadapan dengan siapa mereka. Jauh-jauh hari, pemerintah memang sudah mengantisipasi hal itu.***

Tulisan menarik lain yang sayang jika terlewat: Jokowi Pake Sarung, Nahdliyin Pake Jas