Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di jaman presiden Joko Widodo
Dinasti politik merupakan salah satu fenomena politik, dimana dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adanya hubungan darah antara pemegang kekuasaan lama dan pemegang kekuasaan baru. Dinasti Politik diIndonesia sudah ada sejak orde baru. Pada masa orde baru atau kepemimpinan Soeharto terdapat dinasti politik keluarga cendana. Meskipun sudah reformasi akan tetapi dinasti politik masih tumbuh subur diIndonesia. Dinasti Politik merajalela dari kalangan pejabat negara, elite politik hingga pejabat daerah. Diketahui bahwa pejabat negara yang terlibat dinasti politik salah satunya Presiden Joko Widodo. Anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka sebelumnya pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan saat ini terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya Gibran Rakabuming Raka akan tetapi Kaesang Pangarep juga memiliki posisi strategis yakni Ketua Umum PSI.
Korupsi,Kolusi,Nepotisme di Indonesia telah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya Bagi kelangsungan hidup manusia atau bangsa alam upaya mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, kemandirian, bahkan memenuhi hak-hak dasar kelompok masyarakat fakir miskin, kaum jompo, dan anak-anak terlantar. Menurunnya tingkat kesejahteraan, kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cermin dari dampak korupsi, kolusi dan nepotisme.
Korupsi adalah penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan, pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan. Titik ujung koprusi adalah kleptokrasi yang artinya pemerintahan oleh para pencuri, diamana pura0pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Dan kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam perjanjian.
5 tahun belakangan ini banyak sekali para pemerintah yang terungkap menjalankan korupsi, lalu bagaimana keadilan memberantas koruptor? Sedangkan masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta suatu bangsa, Korupsi juga penyakit yang sudah melanda Indonesia sejak lama. Sejak zaman pemerintahan soekarna hingga pemerintahan sekarang, dan setiap pemerintahan mempunyai strategis dan upaya untuk menangani korupsi.
Pada zaman pemerintahan Joko Widodo persoalan korupsi masih menjadi salah satu persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian yang lebih. Hal ini mengingat masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di masa sebelumnya. Demokrasi Indonesia sifatnya masih fragile karena hasil yang belum solid. Konstitusi penegakannya belum jelas. Demokrasi imbas dari belum bersatunya elit. Diperlukan kekuatan pengimbang dari bawah ke atas untuk mengatasinya yaitu melalui kekuatan masyarakat madani. Jangan sekedar mengharap elit politik untuk mampu mengatasinya. Inilah "anomaly" di mana Indonesia belum memiliki kekuatan politik nyata untuk reformasi politik.
Selama 10 tahun presiden joko Widodo menduduki pucuk kekuasaan, persoalan korupsi terus menerus menjadi sorotan. Angka korupsi di Indonesia di 34 dari 100 pada 2014 lalu, meski sempat naik hingga angka 38, tetpai Kembali turun Kembali di angka 34 pada terakhir Joko Widodo menjabat. Macam macam kasus korupsi pada pemerintahan Joko Widodo :
Kasus e-KTP atau KTP elektronik merupakan salah satu perkara korupsi paling besar yang pernah diusut KPK hingga menang di pengadilan. Begitu rumitnya kasus ini, KPK membutuhkan waktu empat tahun untuk mengusut skandal yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dan menjerat para pejabat negara, termasuk Ketua DPR RI saat itu, dan kasus ini terungkap dari kicauin bendahara umum partai demokrat. Kasus ini melibatkan proyek pengadaan kartu identitas elektronik senilai sekitar Rp 5,9 triliun, di mana dugaan penyelewengan mencapai miliaran rupiah. Tindak pidana ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa serta kolusi antara pengusaha dan politisi, Di samping itu, kasus suap terkait proyek infrastruktur juga mencuat.
Kasus pencaplokan lahan Surya Darmadi adalah Kasus korupsi bernilai triliunan lainnya adalah perkara korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group yang dimiliki taipan Surya Darmadi. Menurut Kejaksaan Agung, penyerobotan di Kabupaten Indragiri Hulu Riau itu diduga merugikan keuangan negara dan kerugian ekonomi Rp 78,8 triliun. Namun, pengadilan tipikor Jakarta pusat menyimpulkan surya darmadi merugikan perekonomian serta erugikan keuangan negara pada tahun 2023.
Kasus suap bansos, kasus ini terkait program bantuan sosial juga mencuat, di mana pejabat pemerintah ditangkap karena menerima suap untuk memperlancar proses distribusi bantuan. Kasus ini mengungkapkan adanya praktik korupsi dalam program yang seharusnya membantu masyarakat. Dan kasus ini banyak sekali terjadi, Kasus ini menyoroti tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas program bantuan pemerintah. Meskipun Jokowi berkomitmen untuk memerangi korupsi, insiden ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dana publik.