[caption caption="Masjid Jami Kota Malang, Tampak dengan Jelas dari Taman Kota Malang (Alun Alun Merdeka)/Foto Dokumen Pribadi"][/caption]
Dewasa ini, terjadi pergeseran trend masyarakat urban. Generasi millennium lebih suka tinggal di kota-kota besar dengan segala kemudahan fasilitasnya. Mereka lebih suka tinggal di apartemen, gila teknologi, memilih kendaraan publik yang nyaman, dan suka bersenang-senang bersama teman-temannya. Fenomena itu terbaca berdasarkan paparan hasil studi gabungan mengenai hunian di Harvard University pada 2014 lalu, bahwa orang-orang pada usia 25 - 34 tahun menunda kepemilikan rumah dan lebih suka tinggal di apartemen, seperti dilaporkan Kompas.com [1].
Fenomena itu juga mulai terjadi di Malang yang tergolong sebagai “kota sedang”. Kota ini pada tahun 2015, populasinya mencapai 873.716 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,9%. Meski bukan tergolong kota besar, pertanda trend pergeseran perilaku itu sudah mulai terjadi di kota ini. Siap atau tidak, apartemen menjadi alternatif hunian wajib masa depan [2]. Di Kota Malang, kini sudah berdiri apartemen menjulang tinggi di Jalan Soekarno Hatta dengan harga dan fasilitas menarik. Demikian halnya telah berdiri apartemen megah di sekitar Dieng Kota Malang.
Di satu sisi, munculnya hunian-hunian vertikal kota berdampak positip terhadap efisensi lahan kota. Namun jika kotanya tidak ditata dengan baik sejak dini, maka bukan mustahil sebuah kota akan dihadapkan pada masalah baru dari aspek transportasi publik, demografi, lingkungan, ekonomi, sosial dan spasial yang tak terbayangkan sebelumnya. Dari aspek sosial misalnya, anak-anak kota saat ini sulit mendapatkan ruang publik yang murah dan nyaman untuk bermain dan bersosialisasi.
Untuk mengantisipasi masalah itu, setiap Pemerintah Daerah perlu didorong dalam menyediakan ruang publik yang layak dan ramah untuk semua. Hal itu sejalan dengan spirit United Nation (UN), badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk program pemukiman (UN-Habitat III) yang akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015 tahun depan di Quito, Ekuador.
Sekedar untuk diketahui, PBB setiap tahun memperingati Hari Habitat Dunia (HDD) pada minggu pertama bulan Oktober, yang pada peringatan tahun ini jatuh pada tanggal 5 Oktober 2015. Masih dalam rangka menyongsong acara itu, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia, karena terpilih sebagai tuan rumah tiga pertemuan internasional terkait perkotaan se Asia Pasifik, dalam hal ini hendak dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 17 - 22 Oktober 2015 nanti [3]
Tema yang diangkat pada peringatan UN-Habitat III adalah “Public Spaces for All”. Tema itu bertujuan untuk membuka kesadaran pemerintah daerah agar menyediakan ruang publik untuk semua secara cuma-cuma tanpa kecuali. Pembangunan inklusif dan berkelanjutan itu, tak akan berhasil tanpa komitmen pemerintah, dunia usaha, dan keterlibatan aktif warga. Jika tidak, kasus “Tiruan Paris di China Jadi Kota Hantu” [4] bukan mustahil akan menjalar ke tempat lain.
Pasalnya, China memiliki miniatur kota Paris yang terletak di Tianducheng. Semua fitur khusus di kota asal Paris, seperti Menara Eiffel setinggi 108 meter, air mancur besar di Taman Luxembourg, dan Plaza Champ Elysees ada di “Kota Replikasi” Tianducheng. Unik, semuanya berukuran mini yang memadai untuk 10.000 penghuni. Sayang, “kota imitasi” itu hanya dihuni 2.000 orang sehingga terkesan mati. Seolah, seperti “kota hantu” tidak berpenghuni. Jalan-jalannya sebagian besar sepi, tidak ada lalu lalang orang-orang bergegas pergi ke kantor, padahal sudah dikerjakan sejak tahun 2007, demikian seperti dilaporkan oleh Kompas.com [5].
Sejalan dengan pandangan Aala Dalghan, hemat saya, kasus itu merupakan pelajaran, bahwa membangun kota bukan semata-mata soal gedung megah atau teknologi digital. Juga bukan sekedar soal koneksitas dengan memadukan aspek-aspek fasilitas kesehatan, pendidikan, jaringan tansportasi publik, ruang publik, dan seterusnya. lebih dari itu mengenai persoalan bagaimana menggunakan segala sumber daya secara efisien dan ramah, yang pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup. Pembangunan ruang publik, dengan demikian mesti berorientasi “ramah terhadap semua”, yang pada intinya ada akses bagi setiap warga untuk dapat mencapai kualitas hidup itu [6].
Untuk itu, saya mencoba menelusuri ruang-ruang publik yang sudah diimplementasikan oleh Pemkot Malang. Antara lain, saya mengitari taman-taman kota Malang selama dua hari, pada tanggal 25-26 September 2015. Artikel ini sengaja saya tulis menggunakan perpaduan gaya reportase dan opini, berdasarkan pengalaman saya bersama keluarga menikmati ruang publik, terutama di sejumlah Taman Kota Malang yang ramah sosial dan ramah anak, sebagaimana saya paparkan berikut ini.
***