Pada tanggal 2 Februari 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Salah satu ketentuan yang menarik perhatian dalam Permen tersebut adalah penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4).
Keputusan Mendikbudristek ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian orang setuju dengan keputusan tersebut, karena dianggap dapat memudahkan mahasiswa lulus.
Skripsi seringkali dianggap sebagai beban yang berat dan memakan waktu lama. Selain itu, skripsi juga tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sebagian orang lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa skripsi merupakan bagian penting dari pendidikan tinggi.
Skripsi dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir kritis. Selain itu, skripsi juga dapat menjadi bukti bahwa mahasiswa telah menguasai materi perkuliahan.
Pada akhirnya, keputusan apakah skripsi harus diwajibkan atau tidak sebagai syarat kelulusan mahasiswa adalah keputusan yang kompleks.
Terdapat berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan, seperti relevansi skripsi dengan dunia kerja, beban mahasiswa, dan kualitas pendidikan tinggi.
Keputusan Mendikbudristek tersebut merupakan langkah maju. Skripsi memang dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan penelitian dan berpikir kritis.
Namun, skripsi juga dapat menjadi beban yang berat bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa yang tidak memiliki minat di bidang penelitian.