Saat ini Pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Jika semua kebutuhan infrastruktur hanya mengandalkan dana APBN dan APBD maka anggaran pembiayaan untuk sektor yang lainnya akan semakin kecil, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur, namun pihak swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan.
Infrastruktur merupakan faktor penting dalam aktivitas perekonomian yang dapat mengurangi efek jarak antar daerah, integrasi pasar nasional, dan biaya rendah. Selain itu infrastruktur juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Terkait hal tersebut dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan, namun kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana pembiayaan infrastruktur tidak cukup besar, oleh karena itu itu masih dibutuhkan peran swasta untuk menutup financial gap tersebut melalui berbagai skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta ( KPS) atau public private Partnership (PPP) serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di Indonesia, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih rendah. Mengingat kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar dan adanya kendala yang menyebabkan lambatnya progres pembangunan infrastruktur, maka perlu dirumuskan strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Adapun strategi yang pertama adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Hal ini perlu segera dilakukan karena masalah minimnya koordinasi menjadi salah satu kendala yang kerap terjadi di dalam proses pembangunan infrastruktur. pemerintah pusat harus menjembatani permasalahan koordinasi ini agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
Kedua, meningkatkan kualitas perencanaan proyek. Pemerintah perlu membuat perencanaan proyek yang efektif dan efisien termasuk alokasi anggaran di dalamnya. Selain itu, juga diperlukan kajian persiapan proyek untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek, sehingga diharapkan swasta tertarik untuk melakukan investasi.
Ketiga, memberikan kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan. Selama ini, masalah terbatasnya lahan dan pembebasan lahan menjadi faktor penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, perlu adanya upaya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam hal perizinan, masalah yang dihadapi adalah lamanya proses perizinan. Karenanya, pemerintah juga perlu meringkas atau memotong proses perizinan tersebut sehingga lebih efektif dan efisien. Saat ini pemerintah sudah mulai memangkas regulasi perizinan dan birokrasi panjang tersebut. hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali oleh pemerintah untuk menarik minat swasta.
Keempat, memberikan insentif fiskal, hal ini memiliki daya tarik tersendiri bagi swasta untuk berinvestasi. hendaknya insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada swasta lebih terukur dan berkualitas. Insentif fiskal yang diberikan kepada swasta antara lain dapat berupa keringanan pajak dan bea masuk serta kepabeanan lainnya.
Kelima, meningkatkan jaminan perlindungan terhadap swasta. jaminan perlindungan yang diinginkan swasta adalah payung hukum agar swasta mendapatkan hak yang sama dengan BUMN dalam melaksanakan proyek yang dianggap layak (feasible) secara ekonomi.
Dan strategi terakhir, yang perlu dilakukan pemerintah adalah skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Skema pembiayaan infrastruktur harus bisa menguntungkan masing-masing pihak. Selain itu, struktur, hak, dan kewajiban masing-masing pihak juga harus jelas, guna menarik minat dan peran swasta melalui skema KPBU, pemerintah memberikan fasilitas kepada swasta berupa dukungan kelayakan dan insentif perpajakan, jaminan pemerintah, dan pembayaran atas kesediaan layanan kepada badan usaha.
Mengingat masalah terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah pengadaan lahan, maka dari beberapa strategi yang sudah dikemukakan, strategi kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan harus segera dilakukan dalam jangka pendek. Pemerintah harus cepat menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan karena jika terus menghambat maka pembangunan infrastruktur juga tidak akan berjalan. Masalah pengadaan lahan juga menjadi isu yang krusial karena menyangkut lahan masyarakat. Pemerintah hendaknya juga berhati-hati dalam membuat aturan atau kebijakan dalam pengadaan lahan agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pembangunan infrastruktur.