Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran lembaga hukum Islam seperti Majelis Ulama Indonesia ada yang perlu di garis bawahi dahulu bahwa lembaga hukum Islam tersebut menetapkan sebuah Fatwa, di mana sifat fatwa ini tidak mengikat, hanya saja sebagai titik terang untuk masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang baru, dalam menetapkan fatwa juga perlu diketahui bahwa lembaga hukum Islam ini seperti contoh MUI di mana mereka mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat indonesia agar fatwa yang di keluarkan oleh MUI dapat di terima oleh masyarakat. Meskipun masih ada yang menantang dengan adanya fatwa tersebut setidaknya dengan melihat konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia setidaknya sedikit atau mengurangi jumlah yang menentang dengan apa yang di tetapkannya fatwa tersebut.
MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia. MUI mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, seperti halal-haram, zakat, dan ibadah.
Selain MUI, terdapat juga lembaga hukum Islam lainnya seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki peran penting dalam pembentukan fatwa. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan dan perbankan syariah.
Peran lembaga hukum Islam seperti MUI dan DSN dalam menetapkan fatwa sangat penting dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.
Meskipun lembaga hukum Islam seperti MUI dan DSN memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa, namun fatwa yang dikeluarkan tidak selalu diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap masalah-masalah keagamaan. Selain itu, lembaga hukum Islam juga harus terus berdialog dengan masyarakat Indonesia untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan terhadap fatwa yang dikeluarkan.
