Pengungsi Tolak Tawaran Pemkot Palopo

PALOPO  – Sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Posko pengungsian bencana longsor di Km 9 poros Palopo-Toraja menolak tawaran Pemerintah Kota Palopo yang meminta warga tinggal di barak sementara yang di bangun pemerintah setempat.

Penolakan tersebut lantaran warga menilai lokasi barak sementara yang dibangun pemerintah juga berada di kawasan yang rawan longsor. “Kami menolak tinggal di barak sementara karena lokasinya sama saja dengan lokasi rumah kami yang juga berada di kawasan rawan longsor, dan kami lebih memilih tinggal di lokasi yang lama saja,” ujar Nurik efendi, 39, warga korban longsor Palopo, kemarin.

Menurut Nurik, pihaknya, kemarin sudah mulai kembali ke rumah masing masing dan sebagian warga yang rumahnya hancur memilih tinggal di rumah warga yang memiliki rumah masih utuh. Menurutnya, pilihan untuk kembali ke lokasi lama, karena menganggap resiko yang dihadapi hampir sama karena barak sementara yang juga dinilai berada di kawasan rawan longsor.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palopo membangun sekitar 40 barak sementara yang di bangun di belakang kantor kelurahan Battang Barat, kecamatan Wara Barat, yang berlokasi di Km 13 Poros Palopo-Toraja.

Sesuai pantauan Seputar Indonesia, lokasi barak memang dibangun di tepi jurang karena berada di atas perbukitan. Jumlah barak yang dibangun sekitar 40 buah. Namun, sejumlah petugas di lokasi yang sebelumnya dijadikan Posko Bencana Alam Longsor Palopo tersebut membantah jika lokasi tersebut merupakan kawasan rawan longsor.

Bahkan, Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso mengatakan timnya sudah mensurvei lokasi pembangunan barak dan sudah dinyatakan bahwa lokasi tersebut bukan termasuk kawasan rawan bencana longsor.

“Tidak mungkin lah kami mau meminta warga tinggal di barak yang juga rawan longsor, tin kami sudah melakukan survei terlebih dahulu dan kawan itu tidak termasuk sebagai rawan longsor,” ujar Rahmat, kemarin.

Dia juga mengaku tidak bertanggung jawab atas keselamatan warga jika tetap memilih untuk tinggal di lokasi lama yang sudah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai kawasan yang rawan terjadi longsor. “Kami sudah memegang pernyataan yang ditandatangani oleh warga yang tetap ngotot tinggal di lokasi lama, dan segala resiko terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo” ujarnya.

Sementara itu, selain membangun barak sementara, pemerintah juga berencana membangun rumah permanen bagi warga yang tinggal dilokasi yang dianggap tidak layak lagi dihuni. Menurut rahmat saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari laporan BNPB ke pemerintah pusat guna batuan pembangunan rumah permanen bagi wrga tersebut. (asdhar)