Gebrakan Bupati Luwu, Umumkan SKPD Malas

[caption id="attachment_18483" align="alignleft" width="300" caption="Bupati Luwu Andi Mudzakkar, bersama saudaranya, Buhari Kahar (anggota DPRD Sulsel)"][/caption] BELOPA – Ini gebrakan baru Bupati Luwu, Sulawesi  Selatan, Andi Mudzakkar. Besok, ia dijadwalkan  memberikan penghargaan kepada sejumlah SKPD yang dinilai berprestasi dalam menjalankan program kerjanya. Tapi selain itu, putra tokoh kharismatik Qahhar Mudzakkar ini juga akan mengumumkan SKPD yang dinilai malas. Wah....!

Sekretaris Kabupaten Luwu Syaiful Alam membenarkan hal tersebut, menurutnya, SKPD yang dinilai berprestasi akan diberikan penghargaan atas dedikasi dan disiplin terhadap tugas yang diemban. “Insya Allah kami aka berikan penghargaan itu Senin (hari ini), SKPD yang berprestasi akan kami berikan penghargaan, sedangkan SKPD yang dinilai malas akan kami kenakan sanksi sebagai bentuk pembinaan,” ujar Syaiful saat dihubungi Luwuraya News, tadi siang.

Sementara itu, menyikapi kegiatan tersebut, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di kabupaten Luwu menyambut positif langkah yang diambil oleh Bupati Luwu tersebut. Koordinator LuwuActive Civil Society (LACSi) Muchlis Mustamin mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu terobosan dalam membentuk birokrasi yang sehat.

Namun, menurut Muchlis, Pemkab mestinya memberikan tolak ukur yang jelas dalam rangka memberikan penilaian tersebut, agar masyarakat dapat memahami dasar diberikannya penghargaan kepada SKPD dimaksud.

“Harus jelas tolok ukurnya, jangan sampai Pemkab Luwu nantinya justru disorot oleh mayarakat atas penghargaan yang diberikan kepada SKPD yang dinilai berprestasi tersebut,” ujar Muchlis.

Senada dengan hal tesebut, Kordinator pemuda pemantau kinerja eksekutif dan legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak menyatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Pemkab Luwu atas adanya penghargaan SKPD yang disiplin dan sanksi bagi SKPD yang malas.

“Hanya saja untuk memberikan penilaian itu harus jelas indikatornya, tidak hanya sebatas kehadiran apel pagi, melainkan bagaimana SKPD atau pegawai tersebut mampu menjalankan kebijakan dengan baik dan benar,” kata Ismail

Dia mengatakan, pemberian penilaian terhadap kinerja SKPD sangat perlu dilakukan untuk menghapus fewnomena yang selama ini sudah terbentuk di Luwu. “Pengenaan sanksi kepada pegawai memang perlu, di lingkup birkorasi Luwu, pegawai masih dominan tinggal di Palopo, jadi kedatangannya ke kantor selalu telat, dan pulang sebelum jam kantor usai,” ujar Ismail. (asdhar/asa)