Selain lekat dengan Hari Sumpah Pemuda, Oktober juga diperingati sebagai Bulan Bahasa. Hal ini masih berkaitan dengan salah satu poin dalam Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa satu bahasa Indonesia. Kedudukannya pun dikukuhkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara.
Dengan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung yang menyatukan masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Ia dipakai di mana-mana dan untuk berbagai keperluan. Di rumah, institusi pendidikan, bisnis, media, sampai urusan pemerintahan dan ketatanegaraan.
Dalam sastra, bahasa hadir bukan hanya sebagai alat komunikasi tapi juga bentuk ekspresi dan pembebasan.
Soal fungsi dan kedudukan ini, pembaca tentu sudah paham. Namun, tahukah pembaca sekalian kalau bahasa juga bisa dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan?
Sadar tidak sadar, beberapa istilah yang biasa kita temukan, dari era kejayaan koran sampai semua mua serba digital, merupakan hasil politisasi bahasa. Inilah salah satu warisan Orba yang masih dilestarikan oleh penguasa dan mempengaruhi logika berbahasa kita.
Memang apa sih politisasi bahasa itu?
Mengutip dari kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id, politisasi bahasa adalah rekayasa menggunakan bahasa, memberlakukan aturan bahasa dan memaksakan pemaknaan bahasa. Dalam hal ini bahasa dimaknai sesuai konteks politik penguasa.
Munculnya istilah-istilah yang maknanya telah direkayasa oleh penguasa akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap istilah-istilah tersebut.
Saya beri contoh kata hasil politisasi bahasa yang paling populer, yaitu oknum.
Ada anggota kepolisian jadi pengedar narkoba, dikata itu oknum polisi. Ada TNI melakukan kekerasan pada warga sipil, katanya itu oknum TNI. Ada politisi ketahuan korupsi, dibilang itu oknum politisi.