Wadas, sebuah desa di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, beberapa hari ini ramai diperbincangkan di berbagai media.
Penyebabnya adalah warga desa menolak aktivitas penambangan batu andesit dengan alasan dapat mengancam keberadaan mata air di wilayah tersebut.
Penolakan ini ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrokan dengan aparat bersenjata lengkap. Puluhan warga ditangkap dan digelandang ke Polres Purworejo pada Selasa, 8 Februari 2022 lalu.
Konflik antara warga Desa Wadas dengan aparat bermula dari rencana proyek Bendungan Bener yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kepentingan penyediaan pasokan air bagi Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek tersebut memerlukan pasokan batu andesit sebagai material pembangunan sehingga pemerintah mengambil kebutuhan akan batu andesit dari Desa Wadas.
ilustrasi penolakan warga Desa Wadas atas penambangan batu andesit-diunduh dari arrahmah.com
Catatan tentang Konflik Agraria di Indonesia
Konflik Desa Wadas merupakan salah satu dari sekian konflik agraria di Indonesia yang terus terulang dan belum juga terselesaikan.
Catatan Tahunan (Catahu) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi 207 letusan konflik agraria di 32 provinsi di Indonesia yang tersebar di 507 desa dan kota. Konflik ini melibatkan 198.895 kepala keluarga (KK) sebagai korban terdampak dengan luasan tanah konflik sebesar 500.062,58 hektar.
peta sebaran konflik agraria di Indonesia selama 2021-tangkapan layar dari catahu KPA 2021
Meskipun letusan konflik mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan letusan konflik yang sangat signifikan di sektor pembangunan infrastruktur (73%) dan pertambangan (167%). Hal ini menandakan bahwa konflik agraria sering menyasar pemukiman warga, daerah padat penduduk dan daerah yang telah dikuasai, diusahakan (digarap) dan dikelola tanahnya oleh masyarakat.
Konflik agraria juga kerap diwarnai dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat terhadap warga, di mana polisi menjadi pihak yang paling banyak melakukan kekerasan.