Tahun 2019 Indonesia akan mengalami tahun politik, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun kedepannya. Calon-calon untuk jabatan tersebut sudah disepakati dari dua koalisi partai, koalisi pemerintah mencalonkan lagi Presiden Joko Widodo dengan KH Ma'aruf Amin, koalisi oposisi mencalonkan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.
Rivalitas politik akan muncul kembali akibat tahun 2014 dengan calon yang sama, sehingga bisa dianggap sebagai (kata kasarnya) Rematch. Kondisi politik Indonesia sempat mengalami guncangan dan muncul isu SARA akibat sikap dan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok yang memicu kelompok, ormas dan parpol Islam mendesak Ahok mundur dari jabatan dan diproses secara hukum.
Pertemuan dengan capres yang sama menjadi kesempatan dengan potensi kebencian yang besar sehingga proses persaingan politik yang "tidak sehat". Namun dalam kesempatan kali ini, penulis tidak ingin membahas tentang rivalitas politik, kali ini penulis ingin memberikan suatu opini pribadi terkait salah satu kebijakan dan fokus yang mampu menjadikan Indonesia salah satu negara adidaya, Poros Maritim Dunia.
Poros Maritim Dunia adalah gagasan pemerintahan Joko Widodo, yang memaksimalkan sektor maritim dan kondisi geografis Indonesia sebagai "fondasi" dalam pembangunan berkelanjutan Indoensia.
Seiring dengan visi pembangunan infrastruktur Joko Widodo, gagasan Poros Maritim Dunia diharapkan membantu perekonomian Indonesia yang selama ini menemui masalah atau hambatan dalam proses distribusi secara merata dan efisien.
Fase pertama PMD era Joko Widodo bisa disimpulkan dengan meningkatkan produktivitas perekonomian Indonesia, salah satunya dengan membantu Tol Laut.
Fase pertama Poros Maritim Dunia sudah berada di akhir periode pemerintahan 2014-2019, tentu dalam 5 tahun kedepan akan mengalami suatu pergeseran fokus kebijakan, yang menurut penulis sungguh menarik. Fase kedua PMD tentu akan mengedepankan pembangunan, tetapi sektor atau bidang apa yang menjadi landasan pembangunan dalam visi Indonesia menjadi PMD ?
Sekali lagi, kesempatan kali ini penulis hanya memberikan opini terkait fase 2 PMD, dilihat dari karakteristik, sikap atau latar belakang kedua Capres. Pertama Joko Widodo, penulis berpendapat bahwa fase 2 PMD tentu akan melanjutkan dan menutupi kekuarangan dari Fase 1. Kritik PMD dari banyak ahli politik, keamanan dan ekonomi, tidak mampu mengatasi Dwelling time, suatu proses distribusi barang logistik dari pelabuhan, yang menimbulkan laju perekonomian melambat.
Selain itu, penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi hal tersebut, pelabuhan di Indonesia, baik pelabuhan utama atau pelabuhan sekunder, maksudnya pelabuhan kecil yang menjadi pusat distribusi dari pelabuhan besar ke wilayah yang susah dijangkau, akan menjadi salah satu fokus fase ke 2 ala Joko Widodo. Modernisasi pelabuhan dan manajamen baik untuk menjadi salah satu pelabuhan paling tersibuk, yang artinya bagus, tentu akan menjadi nilai tarik perusahaan luar negeri.
Modernisasi dalam sektor maritim bukan hanya di pelabuhan saja, sumber daya manusia tentu juga harus ditingkatkan, dan bukan untuk sdm dalam modernisasi pelabuhan, modernisasi dalam sektor perikanan, ekspedisi maritim, pengelolaan sda dari laut harus ditingkatkan juga.
Visi PMD menjadikan Indonesia sebagai "pusat" dalam isu kemaritiman, oleh karena itu pembangunan berkelanjutan dalam fase 2 bukan hanya fokus infrastruktur saja, namun pelatihan dan pengembangan sumber daya.