Kasus revitalisasi Monumen Nasional (Monas) terus bergulir hingga saat ini. Kasus itu mendapatkan sorotan berbagai pihak, tidak terkecuali DPRD DKI Jakarta sendiri (ya iyalah, kalau gak menyoroti pemerintah, tugas DPRD ini apa, dong?)
Selain DPRD yang tugasnya menyoroti kerjaan ekskutif, pihak kementerian juga menyoroti kasus ini.
Hm, Anies Baswedan ini kelewatan kali, ya. Sampai-sampai seluruh pejabat dan lapisan masyarakat ikut menyorotinya.
Selain kontroversi Anies yang sangat buanyak, media-media nasional juga bermukim di sana. Hal itu menjadikan Jakarta sebagai sorotan empuk setiap harinya. Kasihan nih, Anies Baswedan.
Kementerian Sekretaris Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan kawasan Medan Merdeka Pratikno mengatakan, revitalisasi Monas harus segera dihentikan. Karena prosedur yang tidak sesuai dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1995. (27/01/20)
Baca juga: Anies Baswedan, Alumni HMI Paling Kontroversi
Pratikno mengakui sudah menerima surat revitalisasi dari Pemprov DKI Jakarta tetapi, surat itu telat datang. Padahal, revitalisasi Monas sudah berjalan.
Mulai dari penebangan 190 pohon, pengalihan fungsi resapan air, hingga proses lelangnya yang kontroversi tersebut.
Setelah itu, Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan jika revitalisasi terus dilanjutkan, Anie Baswedan akan mendapatkan jalur hukum. Bisa jadi ke pihak kepolisian atau KPK. (28/01/20)
Waduh, apakah Anies Baswedan akan dipenjarakan? Bisa saja hal ini terjadi jika revitalisasi Monas dilanjutkan.
Kalau Anies Baswedan dipolisikan atau dilaporkan ke KPK, kemungkinan Anies Baswedan tak berpeluang menjadi kandidat Calon Presiden 2024 ini.