Saat ini saya ada di Quebec, Kanada. Besok, Senin 7 April 2014 adalah pemilu distrik Quebec untuk memilih anggota DPRD Quebec. Mereka akan memilih 125 anggota.
Sebelum memilih, beberapa pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda-pekerja (JOC) melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan DPRD penguasa saat ini. Salah satu yang dikritisi adalah model pembangunan ekonomi di Quebec yang mengadopsi model PPP (Public-Private Partnership).
PPP dinilai gagal membangun ekonomi rakyat Quebec. Model ini dinilai menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat dan terlalu membenani pemerintah. Di awal pembangunan infrastruktur memang pemerintah tidak mengeluarkan banyak dana tetapi pemerintah juga tidak menerima keuntungan secara ekonomi. Karakter modal yang senantiasa mencari untung setinggi-tingginya tanpa malu menyengsarakan rakyat dengan kondisi kerja buruk dan upah murah. Selain itu rakyat juga harus membayar lebih mahal untuk pelayanan publik.
Mendengarkan diskusi mereka, saya teringat dengan model pembangunan ekonomi Jakarta yang dipimpin Jokowi-Ahok. Sepertinya mereka juga mengadopsi model PPP ini. Mungkin sama persis, mungkin ada bedanya. Statement yang sering saya dengar adalah "Jangan membebankan biaya tinggi kepada rakyat, servis harus baik dengan harga murah". Seperti pembangunan MRT, Monorail, TransJakarta, pemeliharaan taman, pengelolaan air, dll. Hampir di semua lini Jokowi-Ahok selalu menerapkan model PPP ini.
Sekarang Jokowi dicalonkan oleh PDIP sebagai presiden dan rasanya model ekonomi Indonesia jika Jokowi menjadi presiden tetap akan menerapkan model PPP ini, apalagi PPP ini sudah mempunyai fondasi hukum yang diatur oleh Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah - swasta yang telah diamandemen tahun 2011, 2012 dan 2013. Kerjasama tersebut meliputi pembangunan infrastruktur transportasi (laut, udara dan rail); tol dan jembatan; air dan sanitasi; jaringan telekomonikasi; listrik, transmisi dan distribusi; ekplorasi minyak dan gas bumi.
Total proyek yang sudah ditandatangai tahun 2013 senilai US$ 47,3 billion dan mencakup 27 proyek infrastruktur di seluruh Indonesia (PPP Book 2013).
Pertanyaan saya adalah, "Apakah benar dan logis rakyat akan mendapatkan pelayanan publik bagus dengan harga murah dari model PPP ini?". Di Quebec, hal itu tidak terjadi. Memperhatikan dinamika dan karakter modal, saya ragu kalau pendekatan ekonomi Jokowi akan menguntungkan rakyat. Sebenarnya saya suka Jokowi, beliau orang baik dan sederhana, Indonesia butuh beliau, tapi dengan melibatkan swasta untuk semua lini, saya tidak berani yakin rakyat akan diuntungkan. Semoga Jokowi punya PPP yang lebih daripada Quebec dan saya tidak perlu ragu lagi. Selamat berjuang Pak Jokowi, semoga menjadi Presiden Indonesia 2014-2019!
