Inisiatif Keamanan Global (Global Security Initiative/GSI) yang diusulkan oleh China telah menciptakan dilema keamanan yang kompleks bagi negara-negara anggota ASEAN (Kuik, 2022). Di satu sisi, inisiatif ini menawarkan peluang untuk kerja sama keamanan yang lebih erat dan potensi manfaat ekonomi.
Di sisi lain, GSI juga menimbulkan kekhawatiran tentang dominasi China dan erosi kedaulatan negara-negara ASEAN (Acharya, 2023). Esai ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi dilema ini dan implikasinya bagi keamanan regional.
Dilema Geopolitik
Salah satu aspek utama dari dilema keamanan yang dihadapi ASEAN adalah posisi geopolitiknya yang berada di antara China dan Amerika Serikat. GSI dapat dilihat sebagai upaya China untuk mengimbangi pengaruh AS di kawasan, menempatkan negara-negara ASEAN dalam posisi yang sulit (Shambaugh, 2020).
Dari perspektif realisme, negara-negara ASEAN menghadapi pilihan yang sulit antara bandwagoning dengan China atau balancing terhadapnya (Walt, 1987). Menerima GSI dapat dilihat sebagai bentuk bandwagoning, yang mungkin menguntungkan dalam jangka pendek tetapi berisiko meningkatkan ketergantungan pada China.
Di sisi lain, menolak GSI secara tegas dapat memicu reaksi negatif dari China dan berpotensi meningkatkan ketegangan regional (Tan, 2021).
Contoh konkret dari dilema ini terlihat dalam kasus Vietnam. Seperti yang dicatat oleh Camba (2023), Vietnam telah meningkatkan belanja militernya sebagai respons terhadap aktivitas China di Laut China Selatan.
Namun, pada saat yang sama, Vietnam juga harus mempertimbangkan hubungan ekonominya yang erat dengan China. Situasi serupa dihadapi oleh Filipina dan Indonesia, yang memiliki klaim tumpang tindih dengan China di Laut China Selatan tetapi juga bergantung pada investasi dan perdagangan China.
Dilema Ekonomi
Aspek ekonomi dari GSI menciptakan dilema tersendiri bagi negara-negara ASEAN. China telah mengaitkan GSI dengan inisiatif ekonominya yang lebih luas, seperti Belt and Road Initiative (BRI). Ini menciptakan situasi di mana negara-negara ASEAN harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi mereka dengan pertimbangan keamanan.