Jika terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2024, Kamala Harris diperkirakan akan mengarahkan kebijakan luar negeri AS berdasarkan prinsip-prinsip inti Partai Demokrat, sambil beradaptasi dengan tantangan geopolitik kontemporer.
Pendekatan Harris kemungkinan akan mencerminkan sintesis antara warisan kebijakan luar negeri Demokrat dan perspektif pribadinya yang dibentuk oleh pengalamannya sebagai Wakil Presiden.
Kecenderungan semacam itu merupakan pola umum dalam sejarah politik luar negeri AS. Sejak kampanye, seorang calon presiden akan membangun arah kebijakan globalnya berdasarkan prinsip-prinsip dasar partai politiknya.
Pola-pola ini menyebabkan arah politik luar negeri calon presiden atau presiden terpilih dari berbeda antara yang berasal dari Partai Republik dan Demokrat. Kebijakan Donald Trump dan Joe Biden menunjukkan perbedaan besar sebagai pengaruh dari partai politik masing-masing.
Mengetahui kebijakan luar negeri Kamala Harris menjadi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan tantangannya bagi perdamaian dunia. Sebagai negara adidaya yang secara relatif lebih mendominasi politik global ketimbang Rusia dan China, siapa pun yang menjadi Presiden AS memiliki pengaruh strategis bagi tatanan dunia.
Apek pertama, yaitu multilateralisme dan kerjasama internasional akan menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Harris. Sebagai penerus kebijakan Biden, Harris diperkirakan akan memperkuat kembali komitmen AS terhadap organisasi internasional dan perjanjian multilateral.
John Ikenberry (2023), seorang profesor hubungan internasional di Princeton University, menegaskan kebangkitan multilateralisme AS di bawah pemerintahan Demokrat adalah langkah krusial untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks.
Prinsip itu diyakini membuat Harris akan memprioritaskan penguatan PBB, WHO, dan perjanjian iklim Paris. Kecenderungan kebijakan itu mencerminkan keyakinan Demokrat bahwa masalah global memerlukan solusi global.
Aspek kedua, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Harris diperkirakan akan mengadopsi pendekatan yang lebih nuansa dibandingkan dengan pendahulunya. Thomas Carothers (2024) dari Carnegie Endowment for International Peace berpendapat mengenai kemungkinan pemerintahan Harris akan mengejar promosi demokrasi.
Diplomasi Harris dalam promosi demokrasi bisa lebih halus dan memberi dukungan terhadap masyarakat sipil, daripada intervensi langsung. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara idealisme demokrat dan realisme pragmatis dalam menghadapi tantangan global.