Laut China Selatan (LCS) telah lama menjadi arena sengketa teritorial yang kompleks, melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan China. Namun, insiden terbaru berupa tabrakan antara kapal Filipina dan China semakin memperumit stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di Laut China Selatan dan potensi eskalasi konflik yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Akar permasalahan terletak pada tumpang tindihnya klaim teritorial di Laut China Selatan.
China mengklaim hampir seluruh perairan tersebut berdasarkan "nine-dash line" yang kontroversial, sementara negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim atas bagian-bagian tertentu. Situasi ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan risiko konfrontasi militer.
Insiden tabrakan antara kapal Filipina dan China menambah kompleksitas situasi keamanan di Laut China Selatan. Menurut laporan, kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Filipina di perairan yang dipersengketakan, menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina.
Akibatnya, pemerintah Filipina melayangkan protes dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Insiden tabrakan dan protes itu bukan pertama kalinya terjadi.
Selain itu, tabrakan ini tampaknya bukan insiden terisolasi. Perilaku itu bisa saja merupakan bagian dari pola perilaku agresif China di Laut China Selatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut, membangun pulau buatan, dan menempatkan instalasi militer di atasnya. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa insiden itu merupakan wujud nyata dari tindakan China menganggap kawasan itu adalah wilayah kedaulatannya.
Dok X/MarioNawfal via Tribunnews.com
Lebih lanjut, tindakan ini dianggap sebagai upaya China untuk mengubah status quo secara sepihak dan memperkuat klaimnya atas LCS. Agresivitas China tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN, tetapi juga menarik perhatian masyarakat internasional.
Amerika Serikat (AS), sebagai kekuatan eksternal utama di kawasan, telah menyatakan dukungannya terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan di LCS. Kehadiran militer AS di wilayah tersebut, termasuk operasi kebebasan navigasi (FONOP), semakin menambah kompleksitas dinamika keamanan di LCS.