Negara ternyata masih merupakan aktor dominan dalam politik luar negeri, termasuk di Indonesia. Walau dunia memang sudah mengglobal dan hubungan internasional tidak lagi semata ditentukan oleh dua kekuatan global, seperti pada masa Perang Dingin, dominasi negara tampaknya belum tertandingi.
Studi Hubungan Internasional memiliki beberapa perspektif yang dapat digunakan untuk memahami fenomena politik global. Salah satunya adalah realisme.
Realisme memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1948).
Dalam konteks Indonesia, pendekatan realisme masih relevan untuk menjelaskan dinamika politik luar negeri, termasuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Esai ini akan menganalisis bagaimana peran negara masih dominan dalam politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dan mengapa dominasi negara tersebut terjadi.
Dominasi Negara
Perspektif realisme dalam studi Hubungan Internasional memberikan kerangka pemahaman yang kuat mengenai fenomena ini. Kepentingan negara menjadi pusat perhatian utama dalam melancarkan strategi dan kebijakan luar negeri.
Realisme mengedepankan kepentingan nasional dan kekuasaan negara sebagai sarana pencapaian keamanan. Realisme juga menginterpretasikan dominasi negara dalam politik luar negeri sebagai manifestasi dari upaya survival dalam sistem internasional anarkis.
Presiden Jokowi saat berbicara pada Pleno KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Foto: BPMI via setkab.go.id)
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada tahun 2014, Indonesia telah menunjukkan sikap yang lebih asertif dalam politik luar negerinya. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah.