Melalui lima debat capres dan cawapres, ketiga pasangan calon sudah menjelaskan visi-misi dan program-program mereka jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia di lima tahun ke depan (2024-2029). Berbagai kampanye menunjukkan kecenderungan mereka menggunakan populisme sebagai strategi memenangkan suara di pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Setelah mengulas populisme calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, kini giliran ulasan mengenai populisme Anies Baswedan. Anies mencuat sebagai salah satu kandidat capres potensial menuju Pilpres 2024 lewat gagasan "perubahan" yang diusungnya.
Gagasan itu merupakan kritik terhadap status quo, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gagasan ini dikemas dengan slogan sederhana dan fokus pada isu kesejahteraan pragmatis rakyat kecil.
Beberapa program yang ditawarkan mirip dengan kebijakan capres Anies ketika menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Populisme Anies juga menantang program pemerintahan Jokowi, seperti hilirisasi nikel, proyek IKN, dan kereta cepat.
Berbagai tawaran kebijakan atau program itu dilakukan guna menarik simpati mayoritas pemilih lewat janji manis khas politikus populis (Crouch, 2022).
Populisme
Bagi Mietzner (2021), populisme Anies Baswedan dapat dikategorikan ke dalam populis Muslim klasik. Dalam konteks Indonesia, populisme ini dianggap mengedepankan pentingnya popularitas.
Anies sangat pandai memanfaatkan isu-isu agama dan sentimen mayoritas untuk meraih dukungan suara pemilih muslim yang sangat besar di Indonesia. Untuk tujuan itu, Anies didukung kelompok Islam radikal dan organisasi keagamaan garis keras yang selama ini menjadi basis massa besar baginya.
Kecenderungan itu telah menuai skeptisme dari banyak kalangan. Anies dianggap merupakan representasi elite politik Indonesia yang mencerminkan akomodasi dan memberi konsesi pada kelompok agama garis keras untuk tujuan politis semata.
Pendekatan akomodatif Anies pada kelompok radikal ini dikhawatirkan makin menguat dan tak bisa dikontrol jika benar-benar terpilih kelak. Apalagi dengan riwayat penanganan aksi intoleransi kelompok ini saat Anies menjadi Gubernur DKI beberapa tahun lalu.
Ada kekawatiran bahwa kecenderungan populisme identitas agama dan kelas yang dimainkan Anies berpotensi melahirkan politik balas dendam dan intoleransi di masyarakat plural Indonesia.