Jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk lima tahun mendatang, bagaimana politik luar negeri Indonesia? Apa perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri Ganjar dengan pemerintahan Jokow?
Pertanyaan itu hanya sebagian kecil saja dari banyak isu mengenai kebijakan luar negeri Indonesia ketika Presiden berganti mulai 20 Oktober 2024 hingga 2029. Pada debat calon presiden (capres), isu ini menjadi salah satu dari tema utama dari debat ke-3 pada awal Januari mendatang mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Walau berbagai survei memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap elektabilitas ketiga capres 2024, mereka tetap memiliki peluang sama terpilih sebagai presiden Indonesia periode 2024-2029. Pemilihan presiden (pilpres) diselenggarakan 14 Februari 2024. Mereka bertiga masih memiliki waktu untuk berkampanye mempengaruhi suara rakyat negeri ini.
Dalam politik luar negeri, pemerintahan Jokowi di era 2014-2024 dapat dipandang telah menjalankan prinsip bebas-aktif yang pragmatis. Artinya adalah Indonesia secara aktif memperluas dan memperdalam hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra baru tanpa harus terikat dalam kungkungan blok tertentu.
Dalam kasus ASEAN, misalnya, pemerintahan pertama Jokowi (2014-2019) memang tampak tidak terlalu berorientasi ke organisasi regional ini. Namun demikian, kebijakan itu tidak berarti Indonesia meninggalkan ASEAN. Indonesia tetap menjalankan peran kepemimpinan di ASEAN. Pada pemerintahan kedua, Jokowi mengembalikan posisi sentral ASEAN sebagai kawasan vital bagi Indonesia sebagai middle power di AsiaTenggara.
Berkaitan dengan capres nomor urut 3, pandangan Ganjar juga secara jelas menyatakan komitmennya untuk meneruskan poros utama politik luar negeri Indonesia tersebut jika terpilih nanti. ASEAN tetap merupakan kawasan penting bagi kemakmuran, kekuatan ekonomi, dan diplomasi Indonesia. Prinsip bebas-aktif dalam hubungan bilateral dan multilateral juga akan tetap dipraktekkan sebagai landasan diplomasi.
Adapun dari sisi perubahan yang ditawarkan Ganjar, hubungan luar negeri Indonesia ke depan akan lebih menitikberatkan pada diplomasi ekonomi. Ganjar juga ingin memaksimalkan manfaat dari bonus demografi besar yang dimiliki Indonesia.
Artinya, setiap hubungan kerja sama bilateral dan multilateral yang dijalin lebih bertujuan untuk mendongkrak kepentingan ekonomi domestik dan kesejahteraan rakyat. Pidato Ganjar di CSIS dan buku Visi-Misi Capres Ganjar dan Cawapres Mahfud dapat menjadi acuan bagi arah kebijakan luar negerinya.
Contoh konkret, misalnya, adalah memanfaatkan dinamika persaingan AS vs China. Indonesia berharap dapat memanfaatkan persaingan kepentingan itu untuk mendatangkan lebih banyak investasi, teknologi, dan akses pasar bagi produk & jasa ekspor Indonesia.
Begitu pula dengan negara-negara lain, diplomasi ekonomi menjadi fokus utama Indonesia ke depannya. Ganjar meyakini dengan basis ekonomi domestik yang makin solid, kedudukan Indonesia di pentas global juga makin meningkat.