Banyak pihak, di tingkat regional maupun internasional, sepakat bahwa kepemimpinan Indonesia akan menjadi kunci sukses bagi ASEAN pada 2023. Dengan kepemimpinan itu, Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah kompleks yang dihadapi ASEAN saat ini.
Salah satu masalah itu adalah krisis Myanmar yang paling mendapat perhatian. Sejak kudeta militer yang dilakukan Jenderal Minh Aung Hlaing pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami krisis politik berkepanjangan hingga lebih dari dua tahun ini. Akibatnya, Myanmar kembali tenggelam dalam konflik yang berlarut-larut dan instabilitas politik.
Jumlah korban kekerasan, termasuk orang yang dibunuh oleh militer dan yang ditangkap, semakin bertambah. Junta militer Myanmar telah melakukan serangan kekerasan terhadap rakyat Myanmar yang berjuang untuk demokrasi.
Pada bulan Maret 2021, junta militer mulai menembaki dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah besar aktivis, serta menjalankan kekerasan yang tidak perlu dan bentuk-bentuk lain dari represi. Junta militer juga menutup akses internet dan menutup media sosial dan menekan para wartawan, bahkan menahan wartawan asing.
Berbagai kekerasan ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk tewasnya sejumlah besar warga sipil. Meskipun beberapa penentangan masyarakat terjadi, junta militer terus menjalankan kebijakan represif, mengancam kemerdekaan dan keamanan rakyat Myanmar.
Penentangan Myanmar
Perkembangan domestik di Myanmar menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Kedekatan Myanmar dengan China semakin mempersulit inisiatif ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.
Pemerintah China sebenarnya telah beberapa kali berjanji membantu mendorong perdamaian di Myanmar. Namun kenyataannya, krisis Myanmar masih jauh dari jalan perdamaian. Bahkan Myanmar memakai kedekatannya dengan China untuk bersikukuh menolak Konsensus Lima Poin (Five Points Consensus/5PC) ASEAN.
ASEAN telah berupaya untuk menemukan solusi bagi konflik di Myanmar melalui 5PC yang disepakati sebagai hasil dari pertemuan para pemimpin ASEAN pada bulan April 2021 di Jakarta. Namun, junta militer Myanmar menolak untuk mengikuti konsensus ini dan malah mengeluarkan peta jalan perdamaian miliknya sendiri. Jalan damai versi junta militer itu termasuk rencana pemilu pada bulan Agustus mendatang.
Akibatnya, prospek penyelesaian masalah ini masih tetap belum jelas. Oleh karena itu, berbagai pihak, baik di dalam maupun luar ASEAN, berharap Indonesia dapat memberikan inisiatif terobosan untuk memecahkan masalah ini.
Upaya Indonesia
Indonesia tetap merujuk pada, 5PC yang merupakan ”mandat” dari para pemimpin ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar. Walau dianggap memiliki kelemahan, 5PC merupakan satu-satunya "kerangka penyelesaian" yang tersedia hingga saat ini.