Pro dan kontra mengenai kebijakan pemerintah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar di Indonesia paska-demokratisasi 1998. Begitu juga dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Salah satu pro dan kontra itu berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) IKN.
Sikap kritis dalam bidang hankam terhadap pemindahan IKN menjadi perlu diperhatikan mengingat lokasi IKN yang berpindah dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Apalagi Presiden Jokowi telah merencanakan IKN untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024.
Ini berarti kesiapan hankam dari IKN Nusantara menjadi sangat mendesak dan strategis. Urgensi kesiapan itu berkaitan dengan sistem hankam yang telah direncanakan dan hendak dibangun. Sedang aspek strategisnya berkaitan dengan kemampuan dari sistem keamanan tersebut menghadapi isu-isu baru di bidang hankam.
Secara sederhana, isu-isu domestik dikelompokkan ke dalam aspek keamanan. Leading sector dari keamanan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sedangkan isu-isu internasional dimasukkan ke aspek pertahanan. Lalu, sektor pertahanan memiliki para pemangku kepentingan atau stakeholder utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Namun demikian, tautan di antara keduanya semakin tidak bisa dibedakan lagi di masa kini. Isu-isu tertentu yang bersifat lintas batas-negara atau transnasional dan menyerang keamanan manusia memerpukan kerja sama dari stakeholders, baik keamanan dan pertahanan. Misalnya persoalan terorisme dengan jaringannya yang melintas batas negara.
Kompleksitas masalah hankam itu menyebabkan perpindahan IKN itu harus menempatkan hankam sebagai salah satu tantangan utama yang menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Bahkan pembangunan gedung apa pun, misalnya, di IKN Nusantara harus selalu memperhatikan aspek hankamnya.
Dalam konteks lokasi IKN yang baru itu, isu-isu hankam baru ini tidak semata merupakan persoalan-persoalan hankam konvensional atau tradisional. Lebih jauh, isu-isu keamanan baru menuntut mobilisasi dan peningkatan kapasitas dari para pemangku kepentingan hankam di Indonesia yang melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk menjawab ancaman hankam dari aktor-aktor non-negara.
blue.kumparan.com
Lokasi baru, masalah baru?
Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Namun demikian, pemindahan itu memerlukan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar bagi pemerintah sebelum melakukan kebijakan tersebut.