Presiden Biden mengumumkan pakta pertahanan baru itu pada 15 September 2021 pada pertemuan secara virtual dengan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dan PM Inggris Boris Johnson.
Proyek kerja sama AUKUS ini bersifat sangat strategis. Australia menjadi negara kedua setelah Inggris memperoleh akses serupa di 1958, yaitu pembangunan kapal selam nuklir terbaru.
Kehadiran kekuatan pakta pertahanan baru di kawasan dan rencana pembangunan mesin perang strategis kapal selam nuklir dipastikan bakal mengubah peta kekuatan di wilayah tersebut.
Tidak ada keraguan bahwa pakta pertahanan segitiga itu ditujukan untuk mengimbangi peningkatan militer Cina di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di wilayah sengketa klaim di Laut China Selatan (LCS).
Perkembangan itu dapat dianggap sebagai ancaman kekuatan baru bagi Beijing dan berbagai negara. Mereka dipaksa untuk memperhatikan detil dari pakta pertahanan itu dan dituntut memberikan respon secara jelas yang berujung pada kemungkinan terjadinya kerja sama dan bahkan, konflik di kawasan itu.
Ketegangan di antara China dan AUKUS tidak akan terelakkan bakal terjadi di kawasan itu. Akibat lebih lanjutnya adalah kekhawatiran bahwa ancaman keamanan regional itu memprovokasi negara-negara di kawasan yang memiliki kepentingan di LCS dan Indo-Pasifik.
Kontroversi
Segera setelah diumumkan Presiden Biden, pembentukan Pakta Pertahanan AUKUS antara Australia, United Kingdom (Inggris) dan United States (Amerika Serikat/AS) memancing kontroversi di antara berbagai negara.
Sumber kontroversi pertama adalah pembangunan kapal selam nuklir AS untuk Australia. Selanjutnya, kontroversi kedua adalah bahwa AUKUS dibentuk dengan tujuan utama mengimbangi peningkatan kekuatan militer China di Indo-Pasifik.