Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral.
Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia.
Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan.
Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali.
Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia.
###
Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral.
Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral.
Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Ketua Forum Indian Ocean Rim Association (IORA) 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global.
Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum (BDF). Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten.
Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN.