Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan pengaruh besar pada diplomasi dan diplomat. Melalui kementerian luar negeri (Kemlu), pemerintah mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan internet. Negara atau pemerintah berusaha mengakomodasi perkembangan itu dengan mengembangkan diplomasi digital. Semua aktivitas diplomasi dan diplomat secara bertahap memiliki dimensi digitalnya.
Tugas Diplomat
Diplomasi dan diplomat itu merupakan dua unsur yang saling terkait dalam kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah berbagai cara negosiasi atau berunding yang dipakai diplomat untuk menjalankan perannya demi mendapatkan kepentingannya. Sedangkan diplomat adalah pelaku diplomasi. Kabarnya, kata diplomat sudah dikenal sejak akhir abad 18 dengan istilah messengers, heralds, orators, atau negotiators.
Tugas utama dari seorang diplomat adalah bernegosiasi, sebagai perwakilan, dan melaporkan. Begitu pentingnya tugas seorang diplomat sehingga konsekuensi dari negosisasinya, perwakilannya, dan laporannya dapat mempengaruhi hubungan antara negara yang diwakilinya dengan negara lain. Oleh sebab itu, pengaruh diplomat terhadap diplomasi tidak bisa diabaikan begitu saja dalam hubungan internasional yang cepat berubah.
Di jaman internet seperti sekarang ini, negara atau pemerintah ‘hadir’ melalui websites dan berbagai aplikasi media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, dan semacamnya. Media sosial itu menjadi semacam halaman depan bagi negara untuk menyampaikan berbagai informasi. Pada gilirannya, diplomasi dan diplomat harus menyesuaikan diri untuk tetap mampu menjalankan hubungan internasional di era siber ini.
Perkembangan diplomasi, dari yang lama menjadi diplomasi baru, lalu muncul diplomasi modern dan digital telah memberikan perubahan signifikan pada jumlah aktor, perluasan isu, dan karakteristik lainnya. Negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam diplomasi.
Ada banyak aktor non-negara telah muncul dan memberikan pengaruh besar pada diplomasi. Melalui jaringan internet, individu dengan kemampuan internet mampu menimbulkan krisis bilateral dengan cara mengganggu website negara lain.
Demikian pula dengan perluasan isu-isu diplomasi telah mendorong para diplomat untuk memiliki kemampuan mempelajari hal-hal baru. Pandemi Covid, misalnya, telah memaksa para diplomat untuk belajar mengenai kaitan antara isu kesehatan dengan kebijakan luar negeri dan diplomasi.
Muncul istilah diplomasi masker atau diplomasi vaksin untuk menjelaskan kemampuan diplomasi menyesuaikan diri dengan perkembangan pandemi pada saat ini.
Pandemi Covid-19 juga telah meningkatkan pemanfaatan diplomasi digital dalam hubungan internasional. Berbagai pertemuan antar-kepala negara atau pemerintahan diselenggarakan secara virtual melalui video conferencing, baik di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.
Media Sosial
Perkembangan strategi dan seni diplomasi semakin menyesuaikan diri dengan dinamika pesatnya teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Technology/ICT). Selanjutnya, diplomat semakin dituntut memiliki kemampuan adaptif dan kreatif memanfaatkan media sosial.
Facebook berkembang pesat menjadi media sosial populer kedua di antara para pemimpin pemerintah dan mereka memiliki audiens terbesar. Kepala pemerintahan dan Menteri Luar Negeri lebih dari 150 negara sangat aktif memanfaatkan Facebook. Jumlah itu mewakili lebih dari 90 persen dari semua negara anggota PBB.