Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia, terutama menjelang pelantikan presiden baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang lalu, adalah adanya antisipasi publik terhadap arah kebijakan pemerintahan baru. Salah satu perhatian utama masyarakat adalah bagaimana pemerintahan baru ini akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, khususnya untuk masyarakat menengah bawah dan pelaku UMKM serta koperasi. Kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi harapan besar, mengingat pelaku UMKM dan koperasi merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, yang menyumbang besar terhadap PDB dan lapangan kerja. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan di kuartal III 2024 tetap terjaga meskipun ada ketidakpastian global. Namun, tantangan global, seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah, mengharuskan Indonesia terus memonitor dan mengambil langkah-langkah antisipatif. Ketahanan ekonomi yang berfokus pada daya beli masyarakat juga menjadi sorotan penting. Pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan negara-negara besar memberikan ruang bagi stabilitas finansial, namun pemerintahan baru diharapkan untuk memperhatikan dampak inflasi dan peningkatan biaya hidup yang menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Namun, meski pemerintah terdahulu telah menempatkan perhatian besar pada UMKM dan koperasi, ada gap antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Misalnya, meskipun koperasi diakui sebagai pengelola rumah produksi bagi UMKM, sosialisasi dan eksekusi program ini masih kurang optimal. Gap ini menciptakan tantangan bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki sinergi antara koperasi dan UMKM, memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru semakin meningkat karena mereka ingin melihat perubahan nyata dalam hal pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya beli.
Ekspektasi Masyarakat terhadap Pemerintahan Baru
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan membawa angin segar bagi ekonomi kerakyatan, terutama dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan koperasi. Masyarakat menengah bawah menantikan adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka, seperti akses pembiayaan yang lebih mudah, dukungan bagi wirausaha, serta program-program yang membantu meningkatkan daya beli mereka. Salah satu ekspektasi utama adalah adanya kebijakan yang menekan inflasi dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
Etika Berpolitik yang Sopan dan Santun
Dalam konteks politik Indonesia, etika berpolitik yang sopan dan santun adalah nilai yang sangat dijunjung. Pemerintahan baru diharapkan dapat memberikan teladan dalam hal ini, tidak hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam penyampaian kebijakan dan komunikasi politik. Menurut agenda setting theory, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap perilaku politik. Media yang terus menyoroti perilaku etis para pemimpin politik akan memperkuat ekspektasi masyarakat untuk melihat pemimpin yang menghormati nilai-nilai kesantunan dan integritas.
Menghindari Kemewahan
Pemerintahan baru juga diharapkan dapat menjauhi gaya hidup mewah yang dapat menciptakan kesenjangan dengan rakyat. Masyarakat menengah bawah sangat peka terhadap gaya hidup pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Oleh karena itu, tindakan yang menunjukkan kesederhanaan akan membangun kedekatan dengan rakyat dan memperkuat kepercayaan publik.
Kesejahteraan Masyarakat Menengah Bawah
Salah satu faktor penting keberlanjutan pemerintahan adalah bagaimana mereka menangani isu kesejahteraan masyarakat menengah bawah. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan stabilitas harga. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menengah bawah, yang merupakan mayoritas populasi, dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jika berhasil meningkatkan kesejahteraan kelas menengah bawah, pemerintahan baru ini akan memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan mendukung keberlanjutan program-program jangka panjang.
Perekonomian yang Memihak UMKM dan Koperasi
Pelaku UMKM dan koperasi memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali terabaikan dalam kebijakan yang lebih berpihak pada korporasi besar. Dengan pemisahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah diharapkan dapat lebih fokus dalam membina kedua sektor ini secara efektif. Sinergi antara koperasi dan UMKM harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kebijakan pembiayaan dan akses pasar untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.