Artikel ini diinspirasi oleh komentar di dinding FB salah satu peneliti muda di Pusat Penelitian Fisika LIPI sehari setelah hari Natal lalu. Isi komentar tersebut adalah : "Setelah membaca ini saya jadi berfikir kalau LIPI mungkin lebih baik dijadikan BUMN.. well, walaupun akan jadi profit oriented tapi menurut saya akan lebih terfokus tujuannya dan lebih baik etos kerjanya... anyway, sekedar crazy thought dari saya. Selamat menikmati salah satu catatan Dahlan Iskan (ups, pak menteri BUMN, Dahlan Iskan) di bawah ini.. semoga bermanfaat...", dilengkapi dengan tautan ke artikel di Blog Dahlan Iskan (DI) bertajuk Mengabdikah di BUMN? Lebih Sulitkah?...
Isi artikel pak DI diatas sangat bagus, dan sebenarnya berlaku untuk profesi apapun, termasuk kalangan peneliti di tanah air. Inti dari artikel diatas adalah kritik atas fenomena 'rumput tetangga selalu nampak lebih hijau'. Fenomena semacam ini muncul dalam bentuk kalimat-kalimat setengah penyesalan seperti :
- Lebih enak seperti BUMN, jelas target dan fokusnya...
- Lebih enak di Kementerian, pagu APBN besar sampai triliunan, dibandingkan di LIPI yang hanya lk Rp. 600 M / tahun untuk 5500-an orang...
- Peneliti sekolahnya lama, mikir susah dapatnya hanya sedikit sekali dibandingkan dengan penyanyi dangdut...
- Hanya untuk Indonesian Idol saja hadiahnya ratusan juta, kalau untuk peneliti mendapat segitu serasa mimpi...
- Profesor di Jepang dihargai Rp. 60 jt / bulan, di Indonesia hanya seperlimanya saja...
- Lebih enak di BATAN / LAPAN / BPPT, fokus penelitiannya jelas, dibanding LIPI yang sepertinya banyak arah dan fokus...
- Dst... dst...
Sepertinya semua nampak oke dan tidak ada yang salah, tetapi sadarkah kita bahwa dengan membuat ungkapan-ungkapan seperti diatas kita telah melakukan dua kesalahan fatal :
- Kita telah menghakimi orang lain dengan profesinya, tanpa pernah tahu seluk beluk dan apa yang ada di balik layar dari profesi masing-masing. Atau lebih jelasnya telah dilakukan penghinaan terbuka atas profesi lain.
- Menunjukkan pemahaman yang rendah atas profesi kita sendiri. Sehingga malah mengesankan tidak tahu diri.
Ketidaksetiaan pada profesi
Kedua kesalahan diatas muncul karena kita tidak setia dengan doktrin dasar sebagai peneliti, yaitu : peneliti / akademisi senantiasa mendasarkan kesimpulan pada data. Kesimpulan boleh salah selama memakai data yang lengkap dan benar. Tetapi tidak boleh bohong dengan cara mengurangi dan apalagi memanipulasi data / informasi yang sebenarnya telah diketahui. Sebaliknya ada kecenderungan secara sengaja maupun tidak untuk menutupi (minimal tidak menyampaikan secara lengkap) informasi sehingga menimbulkan persepsi dan kesimpulan yang misleading.
Contoh nyata adalah pada polemik gaji peneliti 1-2 bulan lalu seperti telah diulas di artikel Keteraniayaan peneliti dan brain drain.
Mengapa artis Indonesian Idol tidak layak mendapat hadiah ratusan juta ? Padahal kerja keras mereka telah menghasilkan dan menggerakkan ekonomi bernilai belasan milyar, mulai dari tayangan acara + iklan, SMS premium, kru terkait dan aneka pekerjaan informal lainnya. Apakah penelitian beberapa tahun mampu menggerakkan ekonomi yang senilai ? Tentu saja tidak (untuk kebanyakan penelitian), dan kebanyakan malah memakan dana publik milyaran. Hanya beberapa penelitian yang akan memiliki dampak ekonomi langsung. Sebagian besar lainnya berkontribusi pada aset tidak nyata (intangible asset) berupa tabungan pengetahuan. Yang menjadi masalah selama ini justru karena penelitian tidak memiliki kontribusi jelas, dalam bentuk tabungan aset tidak nyata tersebut, dan apalagi yang telah diaplikasikan ! Yang lebih parah, pada banyak kasus peneliti dan lembaga penelitian kebingungan mencari jati diri, sibuk mencari aplikasi nyata seolah kita adalah superman yang bisa menyelesaikan masalah dari hulu sampai hilir. Hal mana terjadi akibat ketidakmampuan mendasar untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan ditargetkan oleh lembaga penelitian. Karena belum mampu meneliti yang menghasilkan keluaran ilmiah yang seharusnya (jurnal internasional, paten, hak cipta, dll), kemudian lantas malah membuat klaim akan membuat 'produk jadi' padahal sebuah produk memerlukan proses profesional yang panjang dimana penelitian hanya satu bagian kecil di dalamnya. Semua ini hanya menunjukkan ketidakprofesionalan dan pemahaman yang rendah akan profesi peneliti seperti diulas di Peneliti = Pembuat Inovasi = Produsen HKI.
Mengapa peneliti Indonesia harus mendapat gaji sama dengan koleganya di luar negeri ? Dilain pihak kita dibolehkan menjadi peneliti tanpa kompetisi super ketat, setelah S3 masih ditambah tahunan pascadoktoral sekalipun belum tentu bisa direkrut menjadi peneliti seperti para kolega kita. Sebaliknya kita sudah terima gaji PNS dan tunjangan peneliti, bahkan meski belum bisa apa-apa dan baru akan belajar meneliti. Setelah itu masih sekolah dengan tetap terima gaji sampai minimal 5 tahun, dan itupun kalau tidak berubah pikiran / minat atau malah ketahuan sebenarnya tidak layak jadi peneliti...;-(
Lembaga penelitian semacam LIPI, yang hanya ada dan cukup satu di Indonesia, seharusnya melakukan penelitian yang berkontribusi besar pada tabungan intangible asset bangsa Indonesia dan berkiprah di big science. Riilnya dalam bentuk HaKI yang mampu berkompetisi global, serta pendidikan SDM lanjut melalui aktifitas riset bersama mahasiswa-mahasiswa, khususnya di tingkat pasca sarjana dan bahkan pasca doktoral. Ini sudah pernah diulas di Reposisi LIPI : dimana posisi kita ?. LIPI bukan lembaga riset di industri yang berfungsi sebagai system integrator : mengembangkan produk jadi berbasis aneka HaKI dasar yang telah ada. Inovasi di level system integrator memiliki lifetime yang pendek dan jelas bukan ranah LIPI.
Apakah ide diatas bisa diterima para pemangku kepentingan (Ristek, Kemkeu, DPR, dsb) ? Tentu saja ya, dibarengi dengan edukasi dan persuasi yang memadai. Apalagi sesuai dengan sistem birokrasi saat ini, setiap lembaga diberikan kebebasan untuk menentukan indikator serta targetnya sendiri. Kelak, Pemerintah melalui BPK serta publik melalui DPR yang akan menagih janji tersebut. Semua pasti bisa memahami bahwa tidak ada negara besar bisa maju tanpa memiliki tabungan pengetahuan yang memadai, kecuali negara kecil yang bisa hidup hanya dari satu sektor seperti Brunei, Singapura, negara-negara Arab, dll. Itupun banyak diantara mereka mulai memperkaya khasanah dengan tabungan pengetahuan seperti gencar dilakukan Uni Emirat Arab dan Singapura.
Kembali ke kasus rumput BUMN yang lebih hijau diatas, kita lupa (melupakan) bahwa setiap lembaga dibentuk dan didanai sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi)-nya masing-masing. Sebagai konsekuensi, setiap lembaga memiliki indikator dan target sesuai tusi masing-masing. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah bila lembaga yang bersangkutan ternyata belum memiliki kemampuan struktural untuk melaksanakan tusi secara konsekuen, seperti LIPI yang kebanyakan pegawai tetapi kemampuan meneliti masih sangat rendah. Seharusnya dengan kondisi seperti itu, harus legawa untuk menunjukkan kondisi sebenarnya dan kemudian membuat perencanaan untuk memperbaiki kondisi internal secara bertahap. Selama proses ini tetap harus ditunjukkan apa yang bisa dilakukan dan ditargetkan pada setiap tahapan. Contoh riil, meski di skala yang lebih kecil, telah diimplementasikan di grup saya yaitu Grup Fisika Teori dan Komputasi (GFTK) seperti bisa dibaca di Laporan Kemajuan Penelitian Bidang Ilmu Dasar di P2 Fisika. Resikonya kita harus menahan diri untuk tidak minta ini itu (gaji naik, DIPA naik, dan naik naik yang lain...), alias harus humble selagi masih dalam proses memperbaiki diri. Hal-hal semacam ini yang membuat saya harus babak belur dan akrobat supaya bisa bertahan, kalau hanya mau seperti 'profesor yang terhormat' + menuntut gaji besar tidak bakalan bisa menghasilkan apa-apa dengan anggota grup yang masih terbatas. Tetapi setidaknya ini akan membuat kita lebih bertanggung-jawab atas dana publik yang dialokasikan, tanpa harus mengeluh dan malah menyalahkan pihak lain yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi banci...