Tomohon - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023. Exit Meeting yang diselenggarakan, Rabu (05/06) adalah sebagai upaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Plt, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Lidya Awoah bersama dengan Bendahara serta staf keuangan bergabung secara virtual melalui aplikasi zoom di ruang rapat Lapas Perempuan Manado.
Plh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Min Usihen saat memberikan sambutan pada Exit Meeting Pemeriksaan BPK, di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham. ""Harapannya, semoga pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2023 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali," ujarnya.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Plh. Sekjen, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI, Akhsanul Khaq, mengatakan tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi atas capaian WTP yang telah diraih oleh Kemenkumham, yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali. "Capaian ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik," ucap Akhsanul.
Acara ini ditutup dengan penyerahan laporan temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2023 dari Auditor Utama Keuangan Negara I BPK kepada Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham.
