Lihat ke Halaman Asli

Julianda BM

ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Membangun Masa Depan yang Damai untuk Anak dan Perempuan

Diperbarui: 8 Desember 2023   00:22

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi. Sumber gambar: debusana.com 

Anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam situasi konflik. Mereka sering menjadi sasaran serangan, kekerasan seksual, dan eksploitasi. 

Konflik internasional dan aksi kekerasan bersenjata yang berkepanjangan dapat berdampak buruk bagi masa depan anak dan perempuan, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Konflik internasional dapat menyebabkan kerusakan fisik dan infrastruktur yang parah. Hal ini dapat menghambat akses anak dan perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. 

Konflik juga dapat menyebabkan perpecahan sosial dan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan perempuan.

Kekejaman seksual dalam perang adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Anak dan perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual oleh pasukan bersenjata, baik dari pihak pemerintah maupun pihak pemberontak. 

Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, yang dapat berlangsung seumur hidup.

Eksploitasi ekonomi juga merupakan masalah serius yang dihadapi anak dan perempuan dalam situasi konflik. Anak dan perempuan sering dipaksa untuk bekerja di bawah kondisi yang berbahaya, seperti pertambangan, pertanian, atau industri seks. Eksploitasi ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit.

Hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi anak dan perempuan dalam situasi konflik. Konvensi-konvensi internasional, seperti Konvensi tentang Hak Anak (CRC) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, termasuk dalam situasi konflik.

Hukum internasional juga mengatur tentang tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa warganya, termasuk anak dan perempuan, terlindungi dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun hukum internasional telah memberikan perlindungan yang signifikan bagi anak dan perempuan dalam situasi konflik, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline