Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan tersangka ini merupakan puncak dari rangkaian kontroversi yang telah menyeret nama Firli sejak awal menjabat sebagai ketua KPK.
Firli Bahuri terpilih sebagai ketua KPK pada tahun 2019. Ia menggantikan Agus Rahardjo yang masa jabatannya telah berakhir. Firli dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengalaman dalam pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat dan Deputi Penindakan KPK.
Namun, Firli juga mulai diwarnai dengan berbagai kontroversi sejak awal menjabat. Ia pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Firli juga sempat terlibat perseteruan dengan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Kontroversi Firli semakin menjadi-jadi ketika ia dilaporkan oleh SYL atas dugaan pemerasan. SYL menuduh Firli meminta uang sebesar Rp 50 miliar untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Penyelidikan kasus dugaan pemerasan Firli ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk SYL, dalam kasus ini.
Pada akhirnya, polisi menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Penetapan tersangka ini merupakan pukulan telak bagi Firli Bahuri. Firli yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam pemberantasan korupsi, kini justru harus berhadapan dengan hukum atas dugaan korupsi.
Kejatuhan Firli Bahuri
Kejatuhan Firli Bahuri dapat dilihat sebagai sebuah ironi. Firli yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam pemberantasan korupsi, kini justru harus berhadapan dengan hukum atas dugaan korupsi.
Firli pernah menyatakan bahwa ia akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam korupsi, termasuk jika itu adalah dirinya sendiri. Namun, Firli kini justru menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Kejatuhan Firli Bahuri juga dapat dilihat sebagai sebuah peringatan bagi para penegak hukum. Bahwa siapa pun, termasuk mereka yang selama ini dikenal sebagai penegak hukum, bisa saja terjerumus dalam korupsi.