Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif ini diharapkan dapat menarik minat ASN untuk pindah ke IKN dan sekaligus memfasilitasi kebutuhan mereka di ibu kota baru.
Adapun insentif yang disiapkan pemerintah antara lain:
- Biaya kepindahahan ASN
- Biaya tinggal ASN beserta keluarga di IKN
- Pembangunan infrastruktur dasar yang mumpuni, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya
Insentif ini tentu disambut baik oleh ASN. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah agar insentif tersebut dapat mencapai tujuannya.
Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tersebut cukup besar dan dapat menutupi biaya hidup di IKN. IKN merupakan kota baru yang sedang dibangun, sehingga biaya hidup di sana diperkirakan akan lebih tinggi dari Jakarta. Oleh karena itu, insentif yang diberikan pemerintah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan ASN dan keluarganya.
Kedua, pemerintah perlu transparan dalam menentukan besaran insentif. ASN perlu mengetahui dengan jelas berapa besar insentif yang akan mereka terima. Hal ini penting agar ASN dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah mereka akan pindah ke IKN atau tidak.
Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tersebut dapat diterima oleh seluruh ASN. Tidak semua ASN memiliki kondisi yang sama. Ada ASN yang memiliki keluarga besar, ada pula yang memiliki tanggungan finansial yang besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang adil dan dapat diterima oleh seluruh ASN.
Keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif tersebut dapat diakses dengan mudah oleh ASN. Insentif tersebut tidak boleh menjadi beban bagi ASN. Pemerintah perlu membuat mekanisme pemberian insentif yang mudah dan cepat.
Jika pemerintah dapat memenuhi keempat hal tersebut, maka insentif yang disiapkan untuk ASN di IKN akan dapat mencapai tujuannya. ASN akan lebih tertarik untuk pindah ke IKN dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan mereka di ibu kota baru.
Berikut adalah beberapa hal spesifik yang dapat dilakukan pemerintah untuk memenuhi keempat hal tersebut:
Pertama, pemerintah dapat menggunakan pendekatan indeks kemahalan. Indeks kemahalan adalah angka yang digunakan untuk mengukur tingkat biaya hidup di suatu wilayah.