Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, luas wilayah laut yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi, dan berbagai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara maritim yang maju.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 4,19 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional (4%). Bahkan, 12,5% penduduk miskin di Indonesia bermukim di pesisir (sumber: Kompas.id).
Lantas, apa yang salah dengan pemanfaatan ekonomi kelautan kita selama ini? Padahal, Indonesia menempati urutan kedua produsen perikanan tangkap setelah China.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan ekonomi kelautan di Indonesia. Pertama, masih banyak nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan overfishing dan kerusakan ekosistem laut.
Kedua, masih terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah pesisir, sehingga menyulitkan pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan lainnya, seperti pariwisata dan pertambangan laut.
Ketiga, masih lemahnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga terkait dalam pengelolaan ekonomi kelautan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir:
Pertama, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen perikanan yang lestari, melakukan rehabilitasi dan konservasi ekosistem laut, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing.
Kedua, perlu dikembangkan infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah pesisir. Hal ini akan memudahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan lainnya, seperti pariwisata dan pertambangan laut.
Ketiga, perlu ditingkatkan koordinasi dan kerja sama antarlembaga terkait dalam pengelolaan ekonomi kelautan. Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan dan program yang lebih efektif dan efisien.