Rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terus menuai penolakan dari masyarakat setempat. Warga yang telah bermukim secara turun temurun di pulau tersebut khawatir akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya akibat proyek tersebut.
Salah satu penyebab utama penolakan masyarakat terhadap proyek Rempang Eco-City adalah minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan proyek tersebut. Warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut, sehingga mereka merasa tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya.
Hal ini dipertegas oleh Ketua Keramat Gerisman Achmad, yang mengatakan bahwa Pemerintah dinilai tidak pernah menginformasikan langsung ke masyarakat, baik Pemkot Batam maupun BP Batam. "Mereka ada karena masyarakatnya, tapi sekarang malah masyarakatnya pula yang diabaikan. Kami berharap ada solusi terbaik dari Pemerintah," tukasnya. (Sumber: Kompas.com)
Selain itu, warga juga menolak relokasi yang ditawarkan Pemerintah. Mereka menilai relokasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tidak ingin direlokasi ke kawasan Dapur 3 Sijantung, Pulau Galang, yang dinilai tidak memiliki potensi untuk pengembangan perikanan.
Penyebab lainnya sehingga timbulnya permasalahan tersebut antara lain:
Kurang transparansi dari pihak pemerintah terkait rencana proyek. Masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap terkait proyek tersebut, sehingga mereka merasa khawatir akan dampaknya.
Pola komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dinilai tidak mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan konflik.
Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengembangkan Pulau Rempang, sementara masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan tempat tinggal dan mata pencahariannya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama terkait proyek tersebut. Selain itu, pemerintah perlu mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini: