[caption caption="kompasiana"][/caption]Isu tentang janggalnya pembelian lahan sumber waras sudah lama merebak, kontradiksi atau kritikan sudah di layangkan oleh berbagai pihak, dari masyarakat biasa hingga tokoh dan beberapa elemen LSM, tidak luput juga tokoh nasional pun memberikan kritik atas hal ini, saya, kita dan anda semua adalah penikmat berita yang tersaji dengan apik, kadang berita itu condong fair kadang berita tersebut condong memihak pada salah satunya, entah itu pada KPK, pada ahok dan kepada pihak lainya, yang pasti saat ini saya belum melihat kabar berita yang memihak kepada masyarakat, karena kabar berita yang seharusnya di sampaikan pada masyarakat adalah kejelasan, kejelasan itu harus datang dari KPK sebagai lembaga yang "konon" sedang menyelidiki kasus tersebut.
Jika dalam kasus sumber waras KPK "tidak atau belum menemukan niat, apakah hal ini berlaku kepada M Sanusi? tentu tidak, karena M. Sanusi tertangkap tangan, atau langsung berbuat kejahatan, yaitu suap, apakah hal ini juga berlaku kepada Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaya? Saya jawab bisa saja berlaku, karena Ariesman mungkin saja tidak berniat menyuap M. Sanusi, hanya memberi saja, dan tidak berniat menyuap, jika di lapangan tertangkap sang anak buah dan M. Sanusi, mungkin itu hanya kesalahan prosedur, dan di sini KPK harus membebaskan Ariesman Widjaya, dan sebagai masyarakat saya berharap Ariesman Widjaya mengatakan, "Saya tidak mempunyai niat untuk berbuat jahat."
PT Agung Podomoro Land (APL) adalah perusahaan pengembang besar yang merajai di Jakarta, publik sangat mengetahui kedekatan ahok dan Podomoro group, pada suatu kali ahok mengatakan, "Saya selalu berterima kasih kepada Agung Podomoro, karena Podomoro selalu membantu saya dalam membangun Jakarta." Perihal kedekatan pejabat dengan pengusaha adalah hal yang biasa terjadi di Indonesia, tanpa kecuali, saya belum melihat pejabat tinggi atau pemimpin daerah yang tidak dekat dengan pengusaha, bahkan saya berani mengatakan Presiden juga dekat dengan pengusaha, apakah ini aneh?
tidak ada yang aneh dalam hal hubungan kepada pengusaha, karena bisa saja bisa menguntungkan dirinya, juga menguntungkan daerah yang di pimpinya, menjadi salah jika hubungan itu "ada udang di balik batu," itulah yang tidak di benarkan, sepanjang hubungan itu wajar, maka diperbolehkan.
Dalam beberapa kesempatan saya menikmati media, saya mendapati kabar jika KPK tidak berani menyentuh ahok, sepertinya itu hanyalah isu semata, pertama karena KPK adalah lembaga anti korupsi yang sangat berkredibel, kedua KPK juga berisikan para pimpinan yang mempunyai legitimasi, dan menjunjung tinggi integritas, kecuali yang mengatakan "niat, hanya orang tersebut saja yang mungkin publik meragukan, untuk pimpinan lainya, masih bisa kita andalkan, ketiga, KPK adalah hasil pemilihan dari legislatif,(DPR) perihal mereka "konon ada yang menitipkan, tetap saja DPR yang harus ikut bertanggung jawab, jika isu penitipan itu benar, maka DPR sendiri sudah terlibat kolusi sejak awal,
Keempat, tidak mungkin Presiden Jokowi melindungi orang yang terindikasi terlibat korupsi, saya ingin mengatakan " kedekatan ahok dengan Jokowi, bukan berarti jokowi melindungi ahok, jika hingga saat ini jokowi masih diam, itu memang sudah menjadi sifat dan sikap Presiden kita saat ini.apakah Jokowi salah salam hal ini,? tentu tidak, karena sikap dan sifat adalah pembawaan, tidak bisa kita semena-mena untuk meminta orang merubah kebiasaan.
Apakah ahok bersih dalam kasus pembelian lahan sumber waras? untuk mengatakan ahok bersih saya kurang sependapat, karena ahok ada keterkaitan dalam kebijakan pembelian sumber waras, semua melihat dan membaca tentang sumber waras, yang di mana kejanggalan sangat terjadi dalam penentuan NJOP serta unsur lainya, publik sendiri menunggu audit forensik terkait laporan BPK, terlepas nanti ahok tidak bersalah, lebih bijaknya KPK melakukan hal ini terlebih dahulu. lupakan salah satu pimpinanya yang mengatakan "tidak ada niat jahat, pimpinan lainya harus bekerja untuk melakukan audit forensik.
Dalam hal proyek reklamasi Jakarta apakah ahok bersih dan apakah ada orang lain (pejabat lainya) yang terlibat, selain PT APL dan anggota dewan,? ini merupakan sebuah realita baru. dalam keteranganya, mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto mengatakan, ada tiga bagian yang harus benar-benar di selidiki, pertama Masalah suap itu sendiri, sejauh mana akan menyasar, dan siapa saja yang terlibat selain anggota dewan dan pengembang.(Agung Podomoro Land) tidak mungkin hanya sebatas legislatif dan swasta, karena di sini ada eksekutif, kedua,proses ijin dan tertib administrasi yang sangat cepat di terbitkan
Prijanto menceritakan pada jamanya saat menjadi Wagub, untuk mendapatkan segala Perijinan, membutuhkan waktu yang lama, Prijanto mencontohkan jika ijin untuk reklamasi yang di terbitkan semasa Foke-Prijanto memakan waktu 5 tahun, mengapa sekarang cepat sekali, apakah ada kesalahan prosedur,? jika tidak ada kesalahan prosedur maka ahok bagus, Ketiga adalah, pengembang dalam hal ini PT APL sudah berjualan, padahal amdal proyek dan Perijinan masih dalam proses, memang benar ijin dari gubernur sudah di dapat, namun Amdal tersebut adalah bentuk imbal balik pengembang, semisal di sana mereklamasi di lain tempat melakukan perbaikan lingkungan.
Dari semua kabar dan kesimpulan yang kita baca dan nikmati, apakah kita bisa mengatakan ahok bersih? Melihat kabar yang terus menerus beredar, maka menjadi sulit untuk saya berpendapat bahwa ahok bersih, hanya KPK lah yang kelak bisa menjelaskan kepada masyarakat, bukan saya, kita atau anda semua, karena kita hanyalah penikmat berita yang hanya bisa memberikan opini dengan pemikiran kita masing-masing, dan sumbernya adalah media. lalu apakah ahok tidak tersentuh? jika KPK belum menyelidiki dan memanggil ahok, entah sebagai saksi ataupun sebagai pihak yang berkompeten, (posisi sebagai gubernur DKI) maka jelas ahok belum tersentuh, bukan tidak bisa tersentuh.
Salam Lora.