Dr. (C). Abd. Hafid, S.Ag.,M.Pd.,MM.
( Dosen Univ Ibnu Sina Batam)
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tahun 2020 sudah mulai menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat. Sebanyak 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan , kepada daerah di seluruh Indonesia. Dari 270 daerah, sembilan pemilihan Gubernur dan 224 pemilihan bupati serta 37 pemilihan walikota. Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur adalah Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah meliputi kota Batam, Karimun, Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sendiri.
Diperkirakan pendafatarn pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2020. Di kota Batam, beberapa partai telah melakukan penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota. Hingga sekarang, beberapa orang telah mencuat namanya sebagak bakal calon walikota maupun wakil walikota Batam baik dari kalangan partai maupun non partai (pengusaha, birokrat, pers dan polisi).
Sebut misalnya yang berasal dari kalangan politisi Muhammad Rudi, Amsakar Achmad (Nasdem), Lukita Dinarsyah Tuwo (PDIP), Ruslan Ali Wasyim (Golkar), Iman Sutiawan dan Asnah (Gerindra), Safari Ramadhan (PAN), dan Abdul Basit Haz (PKB). Adapun nama figur bakal calon yang sudah mencuat di masyarakat yang berasal dari non-partai adalah Haris Lambey (Polisi dan pengusaha), Candra Ibrahim (Profesional), Kamsa Bakri (Pengusaha) dan M Al Ichsan (Pengusaha).
Dalam konteks partai politikDalam, dalam setiap pilkada ada dua indikator yang kadang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pasangan calon yaitu modal besar dan modal popularitas. Modal besar umumnya berasal dari kalangan pengusaha dan profesional, meskipun tidak jarang figur pengusaha dan profesional juga memiliki popularitas yang tinggi di tengah masyarakat. Sedangkan modal popularitas, umumnya berasal dari birokrat dan politisi.
Kombinasi antara modal besar dan modal popularitas seringkali menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan pasangan calon walikota-wakil walikota di setiap daerah. Hal ini juga berlaku pada Pemilu 2019 yang lalu dimana pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin yang berasal dari kader Partai PDIP sedangkan Ma'ruf Amin berasal dari non Partai. Demikian juga beberapa kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh pasangan Politisi-non politisi, antara lain kota Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang bahkan Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.
Belajar dari kesuksesan dan kemenangan pasangan duet politisi-non politisi ini hendaknya menjadi perhatian bagi partai-partai pengusung calon walikota dan wakil walikota batam pada pilkada 2020 mendatang.
Fenomena Distrust Pada Politisi