Euphoria yang terjadi di Munaslub Golkar yang dilaksanakan pada 14 hingga 17 Mei yang dilakukan di Bali masih terasa di ingatan. Acara akbar partai berlogo pohon beringin itu berakhir dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum baru Partai Golkar.
Setya Novanto berhasil memenangi persaingan menjadi Golkar 1 setelah memperoleh 277 suara. Pesaing terberatnya, Ade Komarudin (Akom) berhasil mendulnag 173 suara. Sebenarnya, Novanto dan Akom berhak maju ke pemungutan suara putaran kedua, tapi Akom memilih mundur dengan alasan agar tidak memecah belah partai.
Dalam munaslub, Golkar mengumumkan bahwa mereka keluar dari KMP dan menyatakan sikapnya mendukung kebijakan Pemerintah. Kini tugas berat ada di pundak Novanto. Ia dan partainya harus mendukung segala bentuk kebijakan Pemerintah.
Salah satu tugas Novanto adalah berperan aktif mendukung kebijakan RUU Tax Amnesty. Pasalnya, tax amnesty memiliki tujuan yang penting bagi pemasukan negara, salah satunya adalah membangun perekonomian Indonesia.
Darussalam dari Danny Darussalam Tax Center mengatakan bahwa tax amnesty memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. Diantaranya adalah membantu pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan perekonomian negara.
“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Hal ini juga bisa berlaku jangka panjang,” ujar Darussalam.
Menurut Darussalam yang juga pengamat perpajakan dari UI, peran parpol sangat penting. Terutama adalah sebagai "kendaraan” dari isu-isu nasional terkait kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Kini, posisi Golkar menjadi sangat penting karena mereka merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dan memiliki massa yang banyak.
Golkar bersama Novanto memiliki tugas mempercepat disahkannya RUU Tax Amnesty. Terlebih, salah satu anggota Partai Golkar, yakni Akom, berstatus sebagai Ketua DPR. Seharusnya sudah sepantasnya Golkar mendukung dan membuat Tax Amnesty menjadi undang-undang.
“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” lanjut Darussalam.
Pengamat pajak, Ronny Bako, menyatakan bahwa banyak sekali manfaat jika tax amnesty sudah dijadikan undang-undang. Salah satunya adalah mengembalikan uang negara yang terparkir di luar negeri. Jika Tax Amnesty terus ditarik-ulur dan tidak disahkan akan menghambat pembangunan.
Selain itu, Ronny juga mengatakan bahwa jika tax amnesty tidak segera disahkan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak. “Bila tak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, yakni APBN yang dikurangi atau membuat utang baru,” ujarnya.