Ada kebijakan brilian baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Pemerintah berencana akan menghapuskan sekitar 33 barang dari objek Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) per 9 Juli 2015. (Baca: Penghapusan PPnBM Berlaku 9 Juli 2015). Hal ini sebetulnya merupakan hal yang patut diapresiasi. Pasalnya mayoritas masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih memilih untuk berbelanja di luar negeri seperti Singapura yang mematok harga jual barang lebih murah dibandingkan Indonesia. Ini juga disebabkan karena Indonesia memasang Pajak Penjualan Barang Mewah yang terlalu tinggi. Akibatnya, masyarakat kelas menengah kita berbondong-bondong pergi ke Singapura hanya untuk berbelanja di sana demi mendapatkan harga yang lebih murah. Artinya, devisa yang harusnya mengalir di dalam negeri malah beralih ke Singapura.
Kebijakan ini disambut baik oleh pengelola pusat belanja di Tanah Air, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Ellen Hidayat, selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta mengatakan hal ini harus disambut baik karena barang-barang fashion mewah akan menjadi lebih terjangkau harganya. Apabila kebijakan ini berjalan baik, Ellen optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat belanja terkemuka di ASEAN. Dan sebaiknya pemerintah juga menunjang kebijakan ini dengan kebijakan administrasi dan proses pengiriman barang agar lebih cepat sampai.
Pemerintah pun telah merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjadi PMK Nomor 106/PMK.010/2015. (Baca: Penghapusan PPnBM Berlaku 9 Juli 2015).
Namun, Faisal Basri menentang kebijakan Menkeu terkait penghapusan PPnBM ini. Ia mengatakan kebijakan ini bukanlah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (Baca: Faisal Basri Pertanyakan Kebijakan Menkeu Terkait PPnBM). Dengan menerapkan kebijakan tersebut, Menkeu Bambang mengakui negara akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 1 Triliun, “Potensi penerimaan yang hilang sampai Rp 1 Triiliun. Barangnya sedikit, tapi biaya mengumpulkannya lebih mahal dari penerimaannya.”
Yang tidak diketahui oleh Faisal Basri dari penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah ini adalah hal ini dapat menekan angka penyelundupan barang-barang elektronik yang tidak membayar pajak. Vice President PT. Samsung Electronics Indonesia, Lee Kang Hyun juga menilai kebijakan ini akan menjadi katalis positif di tengah kondisi penjualan elektronik yang sedang jenuh. Selain itu, Menkeu Bambang sebelum mengambil keputusan untuk kebijakan ini juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta kamar dagang dan industri Indonesia. Selain akan menghapus PPnBM selain kendaraan, pemerintah juga berencana untuk menaikkan tariff Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu, peralatan elektronik masuk dalam kategori di beleid itu. Akibatnya, tarif PPh akan naik dari 7,5% menjadi 10% “Kebijakan ini akan mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) & untuk menumbuhkan iklim investasi industry komponen dalam negeri dan penguatan struktur industry,” kata Ignatius Warsito, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian. (Baca: PPnBM Dihapus Harga Elektronik Bisa Lebih Murah).
Jika Faisal Basri tetap menentang kebijakan ini, jangan-jangan ia malah mendukung devisa kita beralih ke Singapura. Memang ia tidak mau Indonesia dapat mengungguli Singapura dan jadi lebih dikenal di ranah internasional? Atau ternyata Faisal Basri memang lebih senang sama Singapura ketimbang Indonesia? Apa Faisal Basri jangan-jangan memang antek Singapura? Kok bisa cucu dari tokoh nasional Adam Malik ini tidak punya rasa nasionalis sama sekali ya?
