Drama politik partai besar dengan lambang beringin belum kunjung usai. Namun kali ini mereka telah bersepakat untuk menempuh proses islah seperti yang direkomendasikan oleh Menkumham, Yasonna Laoly. Pemerintah menginginkan partai Golkar untuk menyelesaikan konflik internal partainya ketimbang dicampuri pihak eksternal dari partai itu sendiri. Islah merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh partai golkar demi menyudahi perseteruan di antara kedua kubu: Bali dan Ancol. Menurut Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Andrianto, jika kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak melakukan islah, Partai Golkar akan menjadi zombie (Baca : http://m.okezone.com/read/2014/12/25/337/1083688/jika-tidak-islah-golkar-akan-jadi-zombie ). Karena konflik ini hanyalah konflik para elite untuk memperebutkan kekuasaan, maka jalan terbaik yang harus dilakukan ialah dengan menjalani proses islah.
Konflik internal Partai Golkar ini sudah menemui titik terang dengan diadakannya pertemuan untuk islah yang diadakan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Juru runding dari kubu Agung Laksono diwakili oleh Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Yorrys Raweyai, Andi Matalata dan Ibnu Munzir sedangkan Kubu Ical diwakili oleh MS Hidayat, Syarief Cicip Soetardjo, Theo L Sambuaga, Freddy Latuhina dan Azis Syamsuddin. Selama proses islah ini, Agung Laksono menghimbau kepada juru runding dari kedua kubu untuk puasa bicara atau tidak mengeluarkan statement apapun kepada publik mengenai isu-isu yang belum mencapai kata sepakat. (Baca : http://m.okezone.com/read/2014/12/24/337/1083449/agung-laksono-minta-juru-runding-saling-menahan-diri ). Hal ini perlu dilakukan demi kelancaran proses islah yang sedang dijalani oleh kedua kubu partai Golkar tersebut dan terhindar dari hasutan-hasutan yang memungkinkan kedua kubu tersebut kembali berkonflik.
Pertemuan islah yang pertama tersebut telah menyepakati beberapa hal di antaranya adalah mengenai isu Perppu Pilkada dan Pilpres Langsung. Pembahasan yang lebih teknis dan mendalam akan dilaksanakan pada 8 Januari 2015, sementara ini kedua kubu memilih untuk cooling down setelah beberapa pekan melalui masa-masa sulit dan panas. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini ialah pembahasan soal posisi partai Golkar di pemerintah dan arah koalisinya. Kemungkinan besar, dua kubu akan mempertahankan pilihannya masing-masing. Kubu Ical akan mempertahankan posisinya di KMP (Koalisi Merah Putih) dan Kubu Agung Laksono akan tetap memilih merapat pada KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Hal ini yang diprediksi akan membuat proses perundingan berjalan alot. Apakah hasil islah akan menunjukkan partai Golkar tetap berada di KMP dan menjadi oposisi pemerintah, atau merapat ke KIH sebagai partai di lingkaran kekuasaan atau bahkan mengambil jalan tengah tidak memihak kemana-mana seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat.
Sebenarnya tidak menjadi masalah jika kemudian partai Golkar memilih untuk menjadi oposisi pemerintah karena akan membangun budaya politik yang seimbang. Meskipun ini adalah kali pertama untuk partai Golkar berada di luar lingkaran kekuasaan bukan berarti ketika menjadi oposisi partai Golkar akan mati-matian mementahkan setiap kebijakan pemerintahan, melainkan memberikan kritik yang konstruktif karena dalam sistem presidensial memang harus jelas peran check and balances kepada parlemen demi menciptakan sinergi yang baik dalam pemerintahan. Alangkah baiknya jika proses perundingan kedua kubu ini juga didampingi oleh ahli dan pakar politik independen yang dapat bersikap netral menengahi kedua kubu yang berkonflik.
Dan yang terakhir, partai Golkar perlu mengadakan munas rekonsiliasi demi mencapai puncak islah kedua kubu. Yang direkomendasikan tentunya kedua ketua umum pilihan munas Bali dan munas Ancol, namun hendaknya pelaksanaan munas rekonsiliasi ini diadakan sesuai AD/ART partai Golkar dan menempuh cara yang demokratis sehingga tidak ada lagi kepentingan-kepentingan segelintir pihak yang hanya ingin merebut kekuasaan. Semoga kedua kubu dapat mencapai sepakat demi perbaikan partai Golkar di masa depan. Karena jika dalam internal partai saja saling sikut merebutkan kekuasaan, bagaimana kader-kader partainya dapat memperjuangkan keinginan rakyat banyak.
