Menjelang Pilgub DKI 2017, bermunculan berbagai hasil survei elektabilitas berbeda dari lembaga survei yang berbeda. Perbedaan hasil survei yang cukup signifikan dari beberapa lembaga menimbulkan anggapan bahwa hasil suatu survei elektabilitas tergantung ke pasangan calon (paslon) mana lembaga yang bersangkutan berpihak. Tak urung para paslon yang merasa tidak diuntungkan dengan hasil survei tertentu menganggap survei elektabilitas tidak penting.
Sebagian menganggap survei internal yang mereka lakukan memberikan hasil bertolak belakang dari yang dipublikasikan suatu lembaga, yang lain bahkan memandang hasil survei tertentu tak lebih dari sekedar “telolet”. Pada kondisi ini, publik semakin tidak percaya pada metode survei. Padahal survei seharusnya merupakan bagian dari suatu proses menggali informasi secara ilmiah, yang objektif, bebas dari kepentingan pemesannya.
Sebagian besar lembaga survei bernaung pada pernyataan “survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah sample/responden sebanyak N dengan margin of error X%”. Di sisi lain, ada anggapan bahwa melakukan suatu survei adalah mudah. Cukup membuat segugus pernyataan (kuesioner) kemudian menentukan atau mencari orang yang bersedia diwawancara.
Padahal, ada kaidah-kaidah statistika yang harus dipertimbangkan dalam menentukan metode sampling mana yang layak untuk digunakan di dalam suatu perancangan sebuah survei. Adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara survei untuk memaparkan kepada publik bagaimana proses yang mereka lakukan dalam merekrut responden, agar masyarakat dapat menilai apakah metode yang digunakan oleh lembaga ybs. sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, khususnya kaidah statistika.
Terkait dengan evaluasi metode survei yang selama ini dinyatakan oleh banyak lembaga survei, PT. Grup Riset Potensial (GRP) sebuah perusahaan Riset Pemasaran independen yang telah beroperasi selama 22 tahun di Indonesia, menganalisis hasil Pilgub DKI terakhir (2012) dan melakukan simulasi terhadap metode multistage random sampling yang selama ini digunakan oleh kebanyakan lembaga survei opini publik.
Pertimbangan penggunaan data hasil Pilgub DKI 2012 karena salah satu kontestan pada Pilgub DKI 2017 juga merupakan paslon pada Pilgub sebelumnya. Data hasil Pilgub DKI 2012 selanjutnya dikaitkan dengan beberapa aspek seperti agama, umur, gender, kepadatan penduduk, dan indikator kesejahteraan wilayah. Dari kajian ini didapati pada Pilgub DKI 2012 elektabilitas paslon berhubungan kuat dengan persentase penduduk muslim.
(GAMBAR 1: PETA PERSENTASE PENDUDUK MUSLIM TIAP KELURAHAN DI DKI JAKARTA)
(GAMBAR 2: PETA PEROLEHAN SUARA PILGUB DKI 2012 (PUTARAN 2), WARNA ELEKTABILITAS JOKOWI-BASUKI). Dokumentasi pribadi
Secara ringkas, hasil analisis menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Basuki memperoleh suara yang sangat dominan (di atas 50.1%) di kelurahan-kelurahan yang proporsi penduduk beragama Islam rendah (di bawah 70%). Sebaliknya, perolehan suara dari Paslon ybs relatif rendah (di bawah 40%) pada kelurahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Fakta tersebut mengindikasikan terdapat keterkaitan yang erat antara proporsi penduduk beragama Islam di suatu kelurahan dengan elektabilitas pasangan Jokowi-Basuki pada Pilgub DKI 2012. Hal ini sangat dapat dimengerti, karena Basuki Tjahaja Purnama bukan beragama Islam.
Secara statistik, korelasi antara populasi muslim dengan elektabilitas Jokowi-Basuki sangat signifikan, yaitu -0.84. Artinya, semakin tinggi proporsi penduduk muslim di suatu kelurahan semakin rendah elektabilitas dari pasangan yang bersangkutan. Dengan menggunakan analisis regresi sederhana diperoleh persamaan :
Elektabilitas = 88.8 % - 0.56 Proporsi Muslim (1)
Berdasarkan persamaan di atas, dapat diperkirakan bahwa pasangan Jokowi-Basuki masih memiiki elektabilitas cukup tinggi (32%) pada kelurahan yang proporsi muslimnya 100%. Sebaliknya, pada kelurahan yang tidak ada penduduk muslim, pasangan tersebut hanya meraih 88.8% suara atau kehilangan 11.2% suara dari penduduk bukan muslim.