Relevansi Dan Tantangan Implementasi Pancasila Dalam Dinamika Sosial Media

Di era digital yang serba cepat ini, sosial media telah menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri.Penggunaan sosial media yang masif ini menciptakan peluang sekaligus tantangan baru dalam mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai dasar kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.Di tengah perubahan yang dinamis ini, implementasi Pancasila dalam dinamika sosial media menjadi semakin relevan dan mendesak. Implementasi Pancasila di sosial media memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Sosial media telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalamnya dapat memperkuat jati diri bangsa.

TANTANGAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM DINAMIKA SOSIAL MEDIA

Penyebaran Hoaks atau informasi palsu
Hoaks yang menyebar luas dapat merusak kepercayaan publik terhadap informasi yang valid.Masyarakat menjadi skeptis terhadap berita dan informasi,bahkan dari sumber yang terpercaya,yang dapat menghambat implementasi  nilai-nilai pancasila yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan.Banyak yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memverifikasi informasi yang mereka temukan dimedia sosial.Kurangnya literasi digital membuat mereka  lebih rentan terhadap penipuan dan penyebaran hoaks yang menghambat upaya untuk mendidik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai pancasila.Penyebaran hoaks semakin mudah dan cepat melalui media sosial dan platform online lainnya. Oleh karena itu, penting bagi individu dan lembaga untuk waspada terhadap hoaks dan mempromosikan literasi media yang kuat serta praktik penggunaan internet yang bertanggung jawab. Organisasi juga harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan mengatasi penyebaran hoaks dengan cepat agar dapat mengurangi dampak negatifnya.

Contoh implementasi :
1.Kasus Penipuan
menerima informasi palsu tentang program investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Tanpa kemampuan untuk memverifikasi informasi tersebut atau kesadaran tentang risiko penipuan, individu tersebut mungkin menjadi korban penipuan dan kehilangan uangnya. Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah untuk melaporkan kasus penipuan investasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani laporan tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban penipuan.
2.Edukasi Literasi Digital tentang Hoaks
Media sosial memfasilitasi kampanye edukasi tentang literasi digital,khususnya dalam mengenali dan menanggapi hoaks.Konten-konten edukasi disebarkan untuk membantu pengguna sosial media menjadi lebih kritis dalam menyaring informasi.
3.Kampanye "Aksi Gotong Royong Online"
Melalui kampanye ini,pengguna sosial media diundang untuk berpartisipasi dalam aksi gotong royong online,seperti penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam atau menyebarkan informasi penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Sosial media telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam membentuk opini publik mempengaruhi arus informasi,dan memfasilitasi informasi antar individu.Di Indonesia,negara  dengan keberagaman budaya,agama,dan etnis yang kaya,implementasi nilai-nilai pancasila dalam dinamika sosial media menjadi semakin penting.Pancasila sebagai dasar negara ,menempatkan persatuan,keadilan sosial ,demokasi dan gotong royong sebagai nilai-nilai inti yang harus di promosikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.Namun tantangan-tantangan yang muncul dalam dinamika sosial media sering kali menghadirkan rintangan yang signifikan dalam implementasi nilai-nilai pancasila.Dari penyebaran hoaks hingga polarisasi opini.

Bukan hanya penyebaran hoax sebenarnya dinamika dan keresahan implementasi Pancasila dalam dinamika sosial media itu banyak, salah satu contoh permasalahannya adalah tentang UU ITE , menurut saya di UU ITE ini banyak dampak positif dan negatifnya , dampak positif dari UU ITE nya adalah mampu mengatur tindak tanduk dari perbuatan yang melanggar hukum secara non verbal atau tidak langsung dapat ditindak pidanakan akan tetapi dampak negatifnya menurut saya adalah kita sebagai masyarakat kebebasan berpendapatnya dibatasi, kita sebagai masyarakat untuk mengkritik salah satu objek pemerintahan itu saja tidak bisa karena terbatasi oleh adanya UU ITE . Undang-undang mengatur masyarakat tentang kebebasan berpendapat dengan adanya uu ite ini pejabat negara seperti berlindung pada undang-undang ini.

Tapi di samping itu implementasi Pancasila dalam dinamika bermedia sosial dalam butir-butir yang disampaikan oleh Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan yang maha esa : dengan adanya media sosial masyarakat lebih mudah untuk mencari sumber referensi tentang keagamaan baik buruk dalam sebuah kehidupan serta lebih mudah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah didapatkannya dari sumber referensi lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab : masyarakat seharusnya lebih dapat bisa menghargai dan menghormati setiap pendapat seseorang di media sosial, dan seharusnya perdebatan-perdebatan itu dilakukan dengan cara yang baik dan sopan , dan mudahnya informasi yang didapat menjadikan manusia yang lebih dapat menghargai dan bersikap di media sosial.
3. Persatuan Indonesia : dalam media sosial masyarakat seharusnya dapat lebih mempunyai rasa memiliki dan cinta kepada tanah air, dengan demikian persatuan Indonesia lebih dapat disampaikan kepada masyarakat luas di luar Indonesia, dengan adanya media sosial pula seperti acara 17 Agustus dan hari-hari besar nasional itu lebih dapat tersampaikan rasanya melalui pesan-pesan moral pada film yang diputar pada hari nasional.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan : media sosial memberikan ruang bagi setiap  bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat pendapatnya, namun yang harus dilakukan adalah masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial karena media sosial bisa menjadikan sebuah petisi atau sebuah ajang menyampaikan pendapat.
5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia : media sosial dapat mengangkat isu-isu tentang ketidakadilan di Indonesia, dan mengangkat hak-hak masyarakat yang kurang beruntung, salah satu contoh isu yang beredar pada saat 2016 - 2024 adalah kasus Vina yang mana ketidakadilan harus tetap tegakan dari pejabat hingga masyarakat biasa.