Lihat ke Halaman Asli

Lilia Gandjar

TERVERIFIKASI

Penikmat aksara dan pencinta kata-kata.

Perlukah Kabinet Indonesia Maju Dirombak?

Diperbarui: 22 Juli 2020   15:55

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Pesan Tersirat dari Teguran Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Tertutup

Program sudah ada, dana sudah tersedia, tetapi tidak bergulir optimal ke masyarakat. Hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo menegur menteri-menterinya dalam sidang kabinet paripurna tertutup. Bahkan mengancam akan mengadakan reshuffle.

Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, Presiden memiliki dasar kuat untuk membongkat kabinet. Apalagi merujuk pada sentimen masyarakat, yang berpendapat bahwa kinerja menteri dan pimpinan lembaga lambat mengatasi Covid-19.

Pendapat masyarakat tersebut, kemudian ditampung dalam Jajak Pendapat Litbang Kompas (7 - 11 Juli 2020). Yang hasilnya menginformasikan 87,8% responden tidak puas terhadap kinerja menteri dalam menangani Covid-19.

Sebanyak 69,6% responden mengatakan bahwa perombakan kabinet mendesak. Dan 61,4% responden berpendapat bahwa pergantian menteri akan efektif untuk memperbaiki penanganan Covid-19.

Teguran Presiden tidak hanya ditujukan pada para menteri, tetapi lembaga dan aparatur birokrasi. Sebab, selama 5 bulan terakhir, tidak ada kemajuan dalam penanganan Covid-19. Bahkan sejumlah program pemerintah dinilai bermasalah.

"Semakin ramping organisasi, juga semakin bisa dikendalikan biayanya. Kapal yang lebih kecil memungkinkan semakin lincah dan cepat bergeraknya." - Presiden Joko Widodo

Untuk meresponi teguran tersebut, ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan. Dimana pembubaran tersebut akan mengefisiensi anggaran sebesar Rp 25,347 triliun.

Pembubaran tersebut, ada yang hanya melalui Menteri Dalam Negeri, atau ada yang perlu dirapatkan dengan DPR. Namun perlu pemikiran matang.

Sementara itu, Menteri Seketaris Negara, Pratikno mengatakan kepada Kompas (6/7/2020) bahwa Kabinet Indonesia Maju telah melaksanakan teguran keras Presiden. Pernyataan ini dibuat untuk menenangkan rakyat.

Pratikno mengatakan bahwa indikator kemajuan dilihat dari meningkatnya serapan anggaran. Sedangkan perbaikan kinerja para menteri dan pimpinan lembaga dinilai dari program-program yang mulai berjalan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline