Pembahasan lahan hutan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi di debat kedua Capres minggu lalu rupanya jadi polemik baru di masyarakat. Menyoal lahan luas yang dikuasai oleh segelintir orang sebenarnya pernah juga disampaikan oleh Prabowo sendiri.
Ia lupa bahwa dirinya pernah menyampaikan keprihatinan soal lahan di NKRI yang dikuasai segelintir orang. Dalam debat minggu lalu juga sebenarnya Jokowi tidak menyinggung lahan milik Prabowo. Usaha Jokowi membagikan sertifikat lahan hutan kepada rakyat rupanya tidak sejalan dengan misi Prabowo. Prabowo menyampaikan kekhawatirannya jika lahan hutan terus dibagikan kepada rakyat maka di beberapa tahun yang akan datang lahan ini akan habis untuk dibagikan lagi.
Bahkan, Prabowo sempat menyinggung soal pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengenai sumber kekayaan alam yang harus dikuasai negara demi hajat hidup rakyat. Karena itulah Jokowi mengingatkan lagi bahwa Prabowo sendiri menguasai lahan hutan dengan area yang begitu luasnya. Jokowi tegaskan pula bahwa di era pemerintahannya ia tak akan melepaskan lahan sedemikian luas kepada segelintir pihak. Ia mendahulukan rakyat. Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah.
Prabowo mengakui soal kepemilikan lahan dengan areal sekitar 340ribu hektar yang disampaikan Jokowi tersebut walau di data badan pertanahan nasional sebenarnya luasnya lebih besar dari itu. Prabowo mengklaim semua lahan yang ia miliki itu statusnya adalah Hak Guna Usaha yang bisa sewaktu-waktu dikembalikan lagi olehnya kepada negara.
Status HGU ini yang kemudian dijadikan senjata untuk melawan Jokowi oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Begitu debat usai, berbagai perlawanan dilakukan oleh BPN. Mereka menuding Jokowi telah menyerang pribadi seorang Prabowo dengan membawa-bawa status lahan Prabowo. Selain itu mereka mengaggap status HGU pada lahan Prabowo adalah sah, legal, tak perlu dipersoalkan.
Pada kesempatan lain Jokowi mengatakan bahwa ia tidak berniat menyerang pribadi Prabowo. Pernyataan soal luas lahan yang dimiliki Prabowo itu diungkap Jokowi sebagai contoh saja bahwa ia tidak pernah menyetujui konsesi lahan sedemikian luasnya kepada satu pihak. Jokowi juga mengatakan bahwa status lahan itu tidak jadi masalah. Ia merasa tidak pernah mengatakan itu bermasalah.
Rupanya momentum debat ini menjadi awal polemik baru soal carut-marut di seputar lahan agraria di negeri ini. Beberapa pihak mengatakan bahwa yang menguasai lahan sangat luas bukan hanya Prabowo, banyak jenderal yang berdiri di kubu Jokowi juga memiliki lahan-lahan agraria yang sangat luas. Aktifis Wahana Lingkungan Hidup pun itu turun mengamati kasus ini.
Berdasarkan penelusuran WALHI, banyak lahan Prabowo yang dimanfaatkan untuk penanaman pohon bahan kayu untuk industri kertas milik Prabowo. WALHI mengatakan bahwa Prabowo melakukan penebangan hutan tapi tidak melakukan reboisasi atau revitalisasi kembali. Lahan hutan yang pernah dimanfaatkan Prabowo dibiarkan terlantar begitu saja.
Polemik lain pun terjadi akibat pernyataan Sandiaga Uno dengan Dahnil Anzar yang mengatakan bahwa lahan milik Prabowo di Aceh selama ini dimanfaatkan oleh bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ternyata hal ini tidak benar.
Mantan kombatan GAM saat ini malah menggugat Sandiaga dengan Dahnil atas ucapan mereka yang tidak benar. Memang Prabowo pernah menjanjikan bahwa lahan itu akan dibagi-bagi untuk mantan kombatan GAM tapi sampai hari ini itu belum direalisasi. Akses ke lahan milik Prabowo pun selama ini ternyata ditutup untuk rakyat.
Kisruh soal lahan milik Prabowo ini juga membuka isu lebih luas mengenai penguasaan lahan hutan oleh taipan-taipan di Indonesia. Disinyalir, lahan agraria yang dikuasai oleh taipan ini tidak memberikan kontribusi ke rakyat kecil dan daerah lokal.