Pandemi dan Terdeviasinya Proses Demokrasi di Dunia.
Pengalaman menunjukkan bahwa pandemi mengancam demokrasi. Pada serangan pandemi Influenza Spanyol yang membawa korban sepertiga penduduk dunia dan menelan 675.000 orang meninggal di Amerika, beberapa pemerintah negara bagian Amerika memutuskan penundaan pemilu.
Sumber : CBS News.
Kita memahami bahwa proses pemilu memang jadi sulit dilakukan pada masa pandemi. The Netherland Institute for Multi-party Democracy (NIMD) mengemukakan beberapa tantangan.Pertama, kesulitan mengadakan kampanye. Kampanye yang intensif akan mendorong terjadinya peyebaran virus. Juga, karena ketergantungan pada basis internet, maka kampanye tidak menyentuh anggota masyarakat yang miskin.
Kedua, kunjungan dari rumah ke rumah tidak dapat dilakukan karena akan memicu risiko penularan.
Ketiga, pembangunan dan penyiapan kotak suara dan tempat pemungutan suara yang membutuhkan tenaga kerja menjadi sulit dilakukan. Nantinya, pelaksanaan pemilu juga sulit. Apakah panitian pemilu menyediakan hand sanitizer.
Dan keempat, panitia pemilu yang sibuk tidak dapat melakukan tugas dengan optimal karena pembatasan pertemuan dan interaksi antar anggota tim.
Suatu kajian pemilu di masa pandemi di Pikes Peak Community College di Colorado Spring, Amerika menemukan bahwa pada pemilu tahun 1918, Presiden Woodrow Wilson memperjuangkan di Kongres untuk dizinkannya adanya kotak suara yang terbuka pada pemilu saat itu. Juga, di tahun 1918 "incumbent" mendapat kritik karena meninggalkan Washington untuk kampanye. Padahal saat itu terdapat keputusan penting terkait pandemi yang harus dibuat.
Hal yang menarik, baik Influenza Spanyol dan Covid-19 yang meminta masyarakat melakukan "physical distancing" atau jaga jarak, melakukan penutupan bisnis, menggunakan masker dan mencuci tangan punya implikasi serupa pada proses demokrasi.
Di Amerika, di masa pandemi Covid-19, setidaknya terdapat lima negara bagian membuat keputusan lokal terkait pemilu di tingkat awal. Kemudian, menyusul Wisconsin dan Pennsylvania yang mempertimbangkan hal serupa. Negara bagian di Konggres membutuskan kotak suara yang terbuka (nytimes.com, 21 Maret 2020).
Rupanya, kebijakan "Work From Home" yang meminta masyarakat tinggal dan bekerja di rumah dimaknai beberapa pihak sebagai sikap "diam" dan "setuju" pada kebijakan apapun yang sedang dibuat. Ini seperti yang terjadi di Amerika. Masyarakat dianggap diam ketika terdapat perdebatan politis di Konggres membincang suatu kebijakan yang kontroversial.