Ketika saya mendengar bahwa ibu Profesor Doktor Dwikorita Karnawati diangkat menjadi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saya bangga bahwa satu lagi perempuan Indonesia ada di deretan perempuan istimewa di Kementrian dan Badan di Kabinet RI. Sudah ada Ibu Sri Mulyani di Kementrian Keuangan. Ada pula Ibu Susi di Kementrian Perikanan. Ibu Penny di BPOM. Masih ada beberapa perempuan istimewa lain. Lalu masuklah Ibu Dwikorita di BPMG.
Pernah bertemu di suatu acara di Universitas Gajah Mada di tahun 2015 dan mendengar beliau berpidato. Mendengar dari televisi ketika beliau menjadi moderator debat Cawapres putaran ke 4 di tahun 2014. Kesan secara umum adalah tegas, lantang dan cerdas.
Walaupun tak kenal secara pribadi, saya kagum pada rekam jejaknya. Kagum di sini, tentu bukan berarti saya membenarkan semua pernyataan beliau.
Penetapannya sebagai Rektor melalui sidang pleno antar waktu tentu bukan kebetulan. Meski digoyang beberapa berita tidak mengenakkan, ia tetap tegar. Soal komentarnya pada demo mahasiswa UGM yang disebut di media sebagai simulasi. Soal apa yang dikatakan di media bahwa ia melempar pernyataan sexist atas tuduhannya pada soal demonstran yang disebut mendorongnya.
Pada saat yang sama, saya catat semasa jabatannya sebagai Rektor UGM, Dwikorita memperjuangkan agar tidak terjadi putus kuliah di antara mahasiswanya, karena alasan tak ada biaya. Mahasiswa cerdas harus terus berkuliah. Untuk itu, ia mengupayakan berbagai beasiswa bagi mahasiswanya.
Foto Instagram Ibu Dwikorita Karnawati (2 Januari 2019)
Ketika beliau diangkat sebagai Kepala BMKG, tak ada orang yang meragukannya. Latar belakang pendidikannya di bidang geologi adalah mumpuni. Saya coba menilik website BMKG. Visi BMKG keren "Mewujudkan BMKG yang handal, tanggap dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional, dan berperan aktif di tingkat Internasional". Luas cakupannya. Dan penting. Tentu perlu rangkaian misi dan program yang komprehensif dan memadai untuk bisa menterjemahkan dan merealisasikan visi tersebut. Dan, artinya, program itu perlu didanai dan diimplementasikan dengan akuntabel agar berdampak.Capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan kepada BMKG adalah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini adalah opini baik terkait akuntabilitas keuangan lembaga. Di tahun 2017, BMKG juga dianggap sukses berprestasi di dunia international. BMKG menjadi Centre of Excellence untuk program pendidikan Taruna MKG. Artinya, BMKG menjaga akuntabilitas dan kinerjanya. Namun diakui, tugas BMKG tidak ringan.
Pertama, potensi bencana yang disebabkan oleh kegiatan gunung vulkanis aktif, misalnya, adalah tinggi. Indonesia adalah satu dari Negara Negara yang memiliki gunug berapi aktif. Lempengan Eurasia, lempengan Pasifik dan Lempengan Indo Australia adalah zona yang mempengaruhi kerja vulkanik di Indonesia. Indonesia dicatat terdapat setidaknya 129 gunung berapi aktif yang dipantai oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Juga, sekitar 5 juta penduduk hidup dan bekerja di zona vulkanik ini. Setiap tahunnya, diperkirakan terjadi 1 erupsi vulkanik. Sementara, setidaknya sekali setiap 15 sampai 20 tahun, wilayah Indonesia digoyang oleh gempa vulkanik yang besar. Gunung Merapi, Kelud, Galunggung, Krakatau dan Tambora adalah sebagian dari yang paling aktif.
Kedua, persoalan anggaran untuk tanggap bencana yang sampai saat ini masih mengikuti perencanaan dan prosedur anggaran pembangunan biasa. Menurut saya, diperlukan mata anggaran kebencanaan yang selalu siap siaga dalam jumlah tertentu dan dapat dicairkan tanpa menunggu proses penganggaran. Kan ini untuk siap siaga. Kalau siap siaga mesti tersandung dokumen perencanaan, apakah bisa dikata kita siap siaga? Mungkin ini baru siap rencana? Tapi, mungkinkan itu?
Ketiga, tantangan terbesar terkait kesiapsiagaan bencana. Tsunami di Palu dan Selat Sunda terjadi. Wawancara media dengan Dwikorita setelah terjadi tsunami Selat Sunda menunjukkan ada beberapa hal kritis.