Akhirnya turun juga keputusan presiden RI tentang pemberhentian hormat terhadap salah satu mentrinya yang ke dapatan memiliki dwi warganegara. Tentunya keputusan yang cukup berat, namun saya dapat memahami kalau ini merupakan keputusan yang tepat. Presiden perlu menjalankan UU dan memberikan contoh kalau UU di atas segalanya dalam bernegara. Semoga tidak hanya terhadap UU warganegara, untuk kementrian ataupun jajaran atas pemerintahan perlu tegas. Salah satu contoh lainnya terhadap jajaran aparat pemerintah yang namanya tertera dalam Panama paper. Pejabat negara yang menyimpan dananya pada panama paper untuk menghindari pajak termasuk pelanggaran hukum, dan tentunya berdasarkan undang-undang perlu di proses serta di berhentikan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Apa yang di alami Arcandra menjadikan pelajaran dan perlunya untuk para WNI yang telah menjadi WNA berhati-hati ketika di tawarin pulang untuk membangun Indonesia. Sepanjang UU ke Warganegaraan Indonesia tak boleh memiliki 2 citizen ,kemungkinan bermasalah cukup besar. Bisa saja rekan kerja yang merasa di tersisihkan akan berusaha untuk memberikan masalah besar. Sedia payung sebelum hujan.
Kedepannya semoga pemerintah mau merubah UU ke warganegaraan, sehingga keturunan Indonesia yang memiliki citizen di negara immigran dapat di beri kesempatan untuk tetap menjadi WNI. Ada banyak keuntungan, contohnya saja jika anak-anak maupun WNI ini berniat pulang dan membangun serta investasi di Indonesia tentunya ini akan baik. Pemerintah RI tak perlu mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan mereka di negara maju. Yang pasti jika hidup puluhan tahunan koneksi maupun kemampuan bahasa serta mengetahui dengan baik mentality , ini akan banyak membantu.
Kalau melihat bagaimana posisi di negara maju, untuk bisa mencapai puncak ataupun berbisnis, kemampuan koneksi amatlah sangat utama. Bisnis di negara maju rata-rata adalah sudah beberapa generasi. Untuk bisa kerjasama di perlukan kepercayaan dan kepercayaan tidak bisa di bangun hanya dalam hitungan 1-2 tahun.